Hasto Kristiyanto Bicara Soal Peran Jokowi dalam Revisi UU KPK, Said Didu Sebut Dua Orang yang Lebih Tahu

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Penahanan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memunculkan berbagai isu baru yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah video pernyataan Hasto yang beredar di media sosial, yang berjudul "Pelemahan KPK oleh Jokowi."

Dalam video tersebut, Hasto menjelaskan peran Presiden Joko Widodo dalam revisi Undang-Undang KPK. Hasto menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, pada 7 Mei 2024, di sebuah acara di kampus Universitas Indonesia (UI). Dalam pertemuan tersebut, Novel bertanya kepada Hasto apakah benar PDIP menjadi pelopor revisi UU KPK.

"Saat itu saya ditanya oleh Mas Novel, soal apakah benar PDIP menjadi pelopor revisi UU KPK," kata Hasto dalam video tersebut.

Baca Juga

• Pertamina Patra Niaga Diselidiki KPPU Terkait Dugaan Monopoli BrightGas, Tommy Shelby: Keuntungannya 10 Kali Lipat
• KSAD Minta Tak Diintervensi soal Kenaikan Pangkat Teddy, Tere Liye: Kewenangan Itu dari Rakyat
• Vokalis Band Jadi Dirut PFN, Aktor Fedi Nuril: Mana Prestasinya di Film?
• Prabowo Angkat Prajurit Aktif Jadi Sekretaris Kabinet, Dinilai Langgar UU dan Terancam Dimakzulkan?

Hasto menambahkan bahwa setiap kali ada hal buruk yang terjadi terkait Presiden Jokowi, selalu dikaitkan dengan PDIP. "Inilah kalau ada hal-hal buruk oleh Presiden, selalu dilimpahkan ke PDIP," ujarnya.

Menyikapi hal ini, Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, memberikan tanggapan lewat akun X pribadinya. Said menilai tidak sulit untuk mencari informasi lebih lanjut terkait hal ini, karena ada dua orang di PDIP yang paham betul soal revisi UU KPK tersebut, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

“Tdk sulit menindaklanjuti info Hasto terkait revisi UU KPK,” tulis Said di cuitannya, dikutip Minggu (23/2/2025). “Karena wakil pemerintah dalam pembahasan Menkumham Yasonna (PDIP) dan yang 'koordinir' di DPR adalah Pak Fahri Hamzah,” sebut Said.

Namun, Said juga mencatat bahwa untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari kedua orang tersebut, ada biaya yang harus dikeluarkan. "Jika ada biaya 3 juta dollar tinggal tanya kedua orang tsb atau anggota DPR dari PDIP yang ikut membahas," tutur Said Didu. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok