Repelita Jakarta - Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean menyoroti cuitan lama akun resmi Partai Gerindra yang kembali viral setelah Stafsus Kemkomdigi Rudi Valenka diduga menyebarkan Undang-Undang palsu.
Ferdinand menyatakan bahwa cuitan tersebut berasal dari masa Pilpres, namun tetap relevan hingga saat ini. Ia menilai bahwa kekuasaan selalu berubah, dan kini Gerindra yang dulu lantang menuding pihak lain sebagai penyebar hoaks, justru menjadi pelaku utama penyebaran informasi menyesatkan.
"Ketika Gerindra saat ini menjadi penguasa, mereka lah pembuat hoaks yang paling masuk akal dan hebat," ujar Ferdinand.
Ferdinand juga mengungkapkan bahwa cuitan admin Partai Gerindra itu bisa saja berlaku selamanya. "Siapapun penguasa akan berlaku, sehingga ketika Gerindra pun saat ini menjadi penguasa yah mereka lah pembuat hoax yang paling masuk akal dan hebat," tambahnya.
Ia menyoroti bagaimana partai penguasa memiliki infrastruktur yang mendukung penyebaran narasi tertentu. "Karena memiliki infrastruktur untuk itu, jadi saya tidak kaget dengan apa yang terjadi," ujar Ferdinand.
Ferdinand juga menyatakan bahwa ia tidak heran melihat Stafsus Kemkomdigi Rudi Valenka atau yang dikenal sebagai Kurawa menyebarluaskan Undang-Undang yang ternyata tidak sesuai dengan aslinya.
"Apalagi sekarang Stafsus Komdigi si Kurawa malah menyebar isi undang-undang yang tidak sesuai. Artinya itukan sebetulnya kejahatan dalam hukum," imbuhnya.
Namun, Ferdinand pesimistis bahwa kasus ini akan diproses secara hukum, mengingat posisi Rudi Valenka sebagai bagian dari pemerintahan. "Hanya masalahnya sekarang kalau ada yang melaporkan itu tidak akan diproses oleh polisi," jelasnya.
Ia meyakini meskipun tindakan tersebut melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aparat penegak hukum tidak akan bertindak. "Saya percaya bahwa itu tidak akan diproses, walaupun yang dilakukan oleh Kurawa tersebut adalah sebuah kejahatan dalam dunia informasi elektronik. Tersangkut UU ITE," imbuhnya.
Ferdinand menyatakan bahwa cuitan Gerindra pada tahun 2017 kini justru berbalik mengenai mereka sendiri. "Apa yang disampaikan Gerindra pada 2017 lalu, sekarang ditujukan kepada diri mereka sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial X menjadi perbincangan hangat setelah menampilkan cuitan lama akun resmi Partai Gerindra. Cuitan yang diunggah pada 29 Agustus 2017 itu berbunyi, "Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dll."
Unggahan tersebut diangkat oleh akun @MurtadhaOne1, yang menyindir pernyataan tersebut dalam konteks saat ini. Ia menuliskan, "Hoax terbaik adalah versi penguasa Gerindra."
Cuitan ini kemudian mendapat banyak tanggapan dari warganet yang mengaitkannya dengan situasi politik saat ini. Dalam unggahannya, @MurtadhaOne1 juga menyinggung dugaan penyebaran informasi yang salah oleh pemerintah terkait Undang-Undang yang tengah ramai dibahas.
Ia menyoroti akun resmi @kemkomdigi, yang diduga menyebarkan dokumen UU palsu. "Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu, kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah," tulisnya sambil menyertakan tangkapan layar cuitan lama Partai Gerindra.
Isu ini semakin memanas setelah nama Rudi Valenka, seorang staf khusus di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), ikut terseret. Ia diduga membagikan potongan Undang-Undang yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen resmi.
Dalam unggahannya @kurawa, Rudi membagikan tangkapan layar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 164 ayat (1). Namun, dalam dokumen yang beredar, terdapat perbedaan substansi dengan UU yang resmi tercatat di lembaran negara.
Warganet pun ramai-ramai mempertanyakan kredibilitas informasi yang disebarkan oleh pihak pemerintah. Beberapa menuding bahwa ini adalah upaya manipulasi informasi demi kepentingan politik tertentu.
Sejumlah warganet juga ramai menyoroti pernyataan lama Partai Gerindra yang kini menjadi bagian dari pemerintahan. Banyak yang menilai bahwa pernyataan itu kini berbalik menyerang partai tersebut, mengingat kini mereka menjadi bagian dari rezim yang sebelumnya mereka kritik.
Salah satu warganet berkomentar, "Dulu kritik, sekarang malah ikut bagian dari sistem. Memang benar kalau politik itu dinamis." (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
