Repelita Jakarta - Mantan calon presiden nomor urut 3 pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, menyoroti kebijakan efisiensi yang baru-baru ini diterapkan oleh Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini menuai pro kontra di masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap berbagai sektor.
Ganjar menyatakan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. "Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik," ungkap Ganjar dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube miliknya.
Menurut Ganjar, kebijakan efisiensi seharusnya tidak berdampak negatif terhadap sektor-sektor penting yang berhubungan langsung dengan rakyat. "Kebijakan efisiensi seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan alasan-alasan mendasar, seperti mengurangi pemborosan, yang bisa dilakukan dengan memangkas anggaran yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, seperti perjalanan dinas, acara-acara seremonial, dan birokrasi yang membesar berbelit-belit," jelas Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga mengungkapkan pentingnya memperkuat layanan publik dan menata ulang birokrasi. "Pemerintah harus memastikan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana tetap terjaga. Selain itu, menata ulang birokrasi dengan penggabungan atau restrukturisasi lembaga yang tumpang tindih," tambahnya.
Ganjar juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. "Selanjutnya, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dengan membuat laporan belanja pemerintah yang terbuka untuk publik," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
