Repelita Jakarta - Ancaman PDI Perjuangan untuk membongkar skandal korupsi pejabat tinggi negara mulai terbukti. Setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku, muncul video berjudul "Pelemahan KPK oleh Jokowi" yang membeberkan keterlibatan mantan Presiden ke-7 RI dalam revisi UU KPK.
Video berdurasi 5 menit 24 detik itu menampilkan Hasto yang mengungkap pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam Pilkada Serentak 2020.
Hasto mengaku sempat menyarankan agar Jokowi membatalkan rencana pencalonan Gibran dan Bobby. Ia menilai, jika keduanya menang dan menjadi pejabat publik, mereka akan rentan terhadap gratifikasi, suap, dan tindakan korupsi lainnya.
"Kalau Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi walikota maka akan dengan mudah terkena operasi tangkap tangan KPK dan aparat penegak hukum yang lain," ujar Hasto dalam video tersebut.
Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Hasto mengklaim bahwa seorang menteri kepercayaan Jokowi mendatanginya dan mengatakan bahwa mantan presiden tersebut berencana merevisi UU KPK. Revisi tersebut mencakup pasal yang menghilangkan kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik serta membatasi masuknya penyidik independen ke lembaga antirasuah itu.
Hasto juga menyebut bahwa proses revisi UU KPK berjalan mulus karena ada kepentingan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobby dari jeratan hukum.
"Sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum Pilkada Serentak, saat Mas Gibran dan Mas Bobby berproses menjadi walikota. Maka, ketika terpilih menjadi Wali Kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan," pungkas Hasto. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
