Repelita Mataram - Sebuah surat edaran dari Universitas Mataram yang dikeluarkan pada 24 Februari 2025 menjadi sorotan publik setelah beredar luas di platform media sosial X. Surat tersebut mengungkapkan dampak serius dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh universitas, termasuk remunerasi dosen dan pegawai, serta pemotongan dana penelitian dan pengabdian masyarakat.
Salah satu poin yang paling mencolok dalam surat tersebut adalah anggaran remunerasi dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Mataram hanya mencukupi hingga Juni 2025. Artinya, mulai Juli 2025, pembayaran remunerasi akan bergantung pada kembalinya pagu anggaran universitas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Jika pagu anggaran 2025 tidak dikembalikan, pembayaran remunerasi untuk periode Juli-Desember 2025 akan menggunakan saldo anggaran tahun 2026. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan dosen dan pegawai, mengingat ketidakpastian pembayaran remunerasi mereka di paruh kedua tahun 2025.
Selain masalah remunerasi, surat edaran tersebut juga mengungkapkan pemotongan signifikan pada dana penelitian dan pengabdian masyarakat. Dana penelitian dipotong sebesar 40%, sementara dana pengabdian masyarakat dipotong hingga 46%.
Insentif kinerja dosen dan program studi (prodi) juga dipotong sebesar 40%. Selain itu, surat edaran tersebut menyebutkan bahwa tidak ada anggaran untuk perjalanan dinas, termasuk partisipasi dalam konferensi ilmiah di luar kampus.
Selain Universitas Mataram, sejumlah perguruan tinggi lain seperti Unnes dan IPB juga diketahui mengeluarkan surat edaran serupa terkait efisiensi anggaran.
Belum diketahui apakah surat yang viral di X tersebut benar atau tidak, namun banyak warganet yang menyayangkan kondisi ini.
“Ini sangat memprihatinkan. Dosen dan pegawai sudah bekerja keras, tapi remunerasinya tidak pasti,” komentar salah satu netizen.
“Efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan kualitas pendidikan dan kesejahteraan dosen,” tulis netizen lainnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
