Repelita, Jakarta - Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon ikut bersuara terkait kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang disulap menjadi pertamax. Isu ini menimbulkan kehebohan serta mengikis kepercayaan publik terhadap Pertamina.
"Karena berita 'oplosan' beberapa hari ini, dimana-mana orang sudah tidak percaya lagi bahwa Pertamax itu benaran isinya RON 92. Minimal sekarang curiga. Barusan aku mau isi minyak juga punya perasaan sama. Termasuk Pertalite pun jangan-jangan RON juga sudah dibawah 90, sama dengan pendahulu yang digantikannya: Premium," tulis Jansen di laman X, dikutip pada Jumat (28/2/2025).
Menurutnya, ketimbang pakai penjelasan menggunakan kata-kata simultan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan di Kejaksaan, lebih baik Pertamina menunjuk tim independen untuk menguji secara terbuka di depan publik, terkait jumlah RON (Research Octane Number) yang terkandung dalam Pertamax dan Pertalite ini apakah benar 92 dan 90 atau tidak.
"Bahkan kalau perlu sekalian BBM jenis lainnya seperti Pertamax Turbo juga diuji. Apa benar RON-nya 98? Jangan-jangan sebagaimana pikiran publik ini juga kena 'oplos', nilai RON-nya dibawah 98. Padahal jenis BBM ini harganya mahal sekali. Dibeli agar mobil awet dan sehat, ternyata hasilnya 'zonk'," jelasnya.
Atau, lanjut Jansen, DPR RI melalui Komisi terkait seperti Komisi VI dan XII sebagai pengawas BUMN dan sektor Energi menginisiasi dan melakukan ini.
Agar polemik yang sudah terlanjur merebak ini jadi terang benderang di publik dan masyarakat, sehingga rasa curiga jadi hilang. Ini juga akan membantu tumbuhnya kembali kepercayaan publik kepada Pertamina dan produk-produknya.
"Termasuk di tiap daerah, silahkan anggota DPRD Kab/Kota/Provinsi pergi mengecek POM Bensin yang ada di tempatnya masing-masing. Walau mungkin ilmunya kurang menggunakan botol transparan yang disandingkan. Minimal teman-teman DPRD bisa melihat langsung perbedaan warna kedua jenis BBM ini. Karena katanya: Pertalite warnanya hijau jernih dan terang. Sementara Pertamax berwarna biru terang," papar Jansen.
Ia mengatakan, bagi sebagian orang, apalagi di Indonesia ini, rasa curiga itu kadang pembuktiannya harus kembali ke cara 'tradisional', yaitu dilihat mata langsung.
Baru tumbuh lagi kepercayaan. Inilah, menurut Jansen, kalau di dunia hukum disebut 'aliran Thomas', melihat baru percaya.
"Dan untuk urusan jenis barang yang dipakai semua lapisan masyarakat sampai ke kalangan bawah seperti BBM ini, rasanya aliran 'Thomas' ini yang tepat untuk memulihkan kembali kepercayaan. Karena sekarang saja banyak yang merasa motor atau mobilnya rusak karena BBM oplosan ini. Padahal bisa saja penyebabnya hal lain," tutupnya.
Sementara itu, mayoritas fraksi di Komisi XII DPR RI telah memantapkan komitmen untuk mendukung pengungkapan kerugian negara terkait kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga.
"Kita mendukung pengungkapan kerugian negara, kalau perlu ke akar-akarnya, sekalian bongkar semua dan bersihkan Pertamina agar lebih baik," tegas Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi.
Bambang Haryadi juga menegaskan bahwa Lemigas secara rutin melakukan pengujian terhadap kualitas BBM, bahkan sebelum produk tersebut didistribusikan ke SPBU.
"Kami ingin memastikan tidak ada keraguan lagi di masyarakat. Ditjen Migas sudah menegaskan bahwa pengawasan kualitas BBM dilakukan secara periodik," ungkapnya.
Ia berharap isu pengoplosan yang beredar dapat segera diselesaikan, dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai kualitas BBM yang mereka konsumsi.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung menambah dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina Patra Niaga pada Rabu (26/2/2025). Penambahan ini menjadikan jumlah tersangka dalam kasus tersebut menjadi sembilan orang. Mereka diduga terlibat dalam pengoplosan (blending) Pertalite di depo/storage untuk diubah menjadi Pertamax RON 92, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun.
Kasus ini melibatkan lima komponen kerugian besar, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp 21 triliun. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
