Amien Rais Ingatkan Indonesia Bisa Bernasib Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia, Mahasiswa Turun ke Jalan

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Politisi senior Amien Rais kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia menggunakan istilah SOS (Save Our Souls) sebagai simbol bahwa negara sedang berada dalam situasi darurat yang mengancam keberlangsungan bangsa.

"SOS adalah sebuah teriakan dari seseorang atau kelompok yang nyawanya terancam," ujar Amien Rais di X @realAmienRais.

Ia mengibaratkan kondisi Indonesia seperti kapal yang menabrak bukit karang, mengalami kebocoran, dan berisiko tenggelam jika tidak segera diselamatkan.

Amien kemudian membandingkan situasi Indonesia saat ini dengan dua negara besar yang telah lenyap dari peta dunia, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia. Menurut Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini, nasib tragis kedua negara tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

"Dua tahun sebelum Uni Soviet bubar, Gorbachev meneriakkan tiga slogan perjuangan: glasnost, perestroika, dan demokratizatsiya, yang berarti keterbukaan, restrukturisasi ekonomi, dan demokratisasi," jelasnya.

Ia juga menyinggung Joseph Tito, pemimpin Yugoslavia, yang gagal mencegah negaranya terpecah belah.

Menurut Amien, ada lima faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Uni Soviet dan Yugoslavia, dan Indonesia saat ini memiliki masalah yang serupa.

Pertama, korupsi sudah menusuk ke jantung kekuasaan. Kedua, yang diusung para elite hanyalah kepentingan sempit pribadi. Ketiga, terjadi konflik antar etnis. Keempat, pusat kekuasaan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keinginan daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Kelima, pusat sudah tidak bisa lagi dipercaya oleh berbagai kelompok sosial politik sehingga kehilangan public trust.

"Begitu sebuah rezim kehilangan legitimasi dan kepercayaan, maka seperti bangunan yang perlahan-lahan akan ambruk," tegasnya.

Amien Rais menekankan bahwa Indonesia harus segera berbenah sebelum terlambat. Ia mengajak seluruh rakyat, terutama generasi muda, untuk bangkit dan menyelamatkan bangsa ini dari ancaman kehancuran seperti yang dialami Uni Soviet dan Yugoslavia.

"Saya hanya ingin mengajak anak-anak bangsa agar Indonesia tidak bernasib seperti Yugoslavia dan Uni Soviet," kuncinya.

Baca Juga

• Dedi Mulyadi Dukung Penyegelan Vila di Puncak, Desak Pembongkaran Bangunan Ilegal
• Ahok Diperiksa Kejagung Selama 9 Jam, Akui Terkejut dengan Data yang Dimiliki Penyidik
• Viral di Media Sosial, Jenderal Polisi Kesusahan Saat Coba Ujian Praktik SIM C, Netizen: Bikin Sendiri Susah Sendiri
• Ujian Praktik SIM C Dihujani Kritikan, Netizen Soroti Jalur yang Dinyatakan Sulit dan Tidak Realistis

Sebelumnya, tagar #IndonesiaGelap terus menggema seiring adanya kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo. Mahasiswa di sejumlah kota besar Indonesia turun ke jalan melakukan protes atas kebijakan tersebut.

Di kota daeng, ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan aksi unjuk rasa. Didominasi warna oranye yang menjadi kebesaran mahasiswa UNM, mereka memblokade Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, dengan menggunakan ban bekas hingga bambu.

Sekitar pukul 15.11 WITA, massa aksi saling bergantian menyuarakan aspirasinya, menolak efisiensi anggaran yang berimbas pada program pendidikan.

Di antara massa aksi, beberapa membawa petaka bertuliskan kecaman terhadap Prabowo. "Rezim bajingan kami butuh pendidikan gratis bukan makan gratis," tulis salah satu spanduk.

Pada petaka aksi lainnya tertulis, "Melucuti pendidikan berkedok efisiensi anggaran. Rakyat dipaksa tolol oleh pemerintah Tai."

Mereka juga membuat tulisan besar, "Efisiensi pemerintah gagal mewujudkan amanat UUD 1945."

"Baru-baru ini kabinet obesitas mengeluarkan keputusan yang sangat fatal," teriak seorang orator melalui megaphone.

Orator menyinggung kegelapan yang terjadi di pemerintahan Prabowo dan menuding bahwa presiden lebih mementingkan makan gratis dibanding pendidikan gratis.

"Evaluasi makan bergizi gratis, rakyat cuma butuh pendidikan gratis," cetusnya.

Selain soal efisiensi anggaran, massa aksi juga menyoroti kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sempat melarang pengecer menjual tabung gas elpiji 3 kilogram tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Kebijakan tersebut akhirnya dicabut setelah Presiden memerintahkan agar aturan dikembalikan seperti semula. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok