Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membongkar upaya pengambilalihan partainya yang hampir dilakukan oleh Moeldoko, yang disebutnya sebagai upaya kudeta.
AHY mengingatkan bahwa partainya sempat hampir dikudeta pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Moeldoko, yang bukan bagian dari Partai Demokrat, berusaha menguasai partai tersebut. Pernyataan ini disampaikan AHY dalam pidatonya pada Kongres ke-VI Partai Demokrat di Sentul, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025).
"Partai Demokrat hampir dirampok oleh orang yang tidak punya partai. Itu terjadi di era Jokowi," ujar AHY. Pernyataan ini merujuk pada upaya Moeldoko yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Demokrat pada 2021, yang akhirnya gagal setelah gugatan hukum yang diajukan oleh Partai Demokrat dimenangkan di pengadilan.
Rocky Gerung memberikan pandangannya mengenai keberanian AHY dalam menyampaikan hal tersebut di hadapan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang juga Wakil Presiden. Menurut Rocky, AHY menunjukkan sikap politik yang tegas dan tidak gentar untuk mengungkapkan fakta-fakta tersebut, meskipun di hadapan figur yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan.
"AHY berani menyampaikan itu tanpa ragu. Dia tahu bahwa di depannya ada Mas Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi, etikanya adalah seseorang tidak boleh menutup pikirannya hanya karena basa-basi feodalisme," ujar Rocky.
Rocky juga menyoroti pentingnya sikap kritis seorang pemimpin terhadap kekuasaan. "Pemimpin harus mampu mengkritik kekuasaan yang sebelumnya berupaya membatalkan ide-ide demokrasi. Itu pelajaran etik dalam politik," tambah Rocky.
Rocky juga mengingatkan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahannya, dia tidak pernah terlibat dalam praktik "cawe-cawe" dalam politik, yang dianggap sebagai bentuk campur tangan dalam urusan politik. Istilah ini sebelumnya sering dikaitkan dengan Presiden Jokowi, yang dianggap memengaruhi jalannya politik, termasuk dalam Pemilu 2024.
Rocky menilai, Partai Demokrat melalui pidato AHY dan SBY tengah berusaha meluruskan kembali jalannya reformasi dan mengingatkan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, termasuk dalam hal posisi militer yang harus tetap berada dalam koridor pertahanan dan tidak terlibat dalam ranah politik sipil.
"SBY mengingatkan kembali bahwa tidak boleh ada militer di dalam wilayah-wilayah sipil," kata Rocky, yang juga menilai ini sebagai kritik terhadap isu kembalinya dwi fungsi ABRI dalam pemerintahan Prabowo.
Rocky menilai, langkah ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tetap memegang teguh prinsip demokrasi dan berani mengkritik kekuasaan, bahkan di tengah kompleksitas politik pasca Pemilu 2024.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
