Repelita Jakarta - Sejumlah pihak memertanyakan kredibilitas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden Ke-7 Joko Widodo dalam daftar tokoh paling korup di dunia. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Rocky Gerung menyatakan bahwa lembaga filantropis dunia membiayai lembaga seperti OCCRP untuk menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami defisit demokrasi.
"Orang yang merasa bahwa Indonesia itu menurun dalam segala hal, memburuk dalam demokrasi, maka filantropis-filantropis dunia membiayai berbagai macam organisasi internasional untuk menerangkan kenapa Indonesia terjebak di dalam defisit demokrasi," katanya melalui akun YouTube, Sabtu (4/1/2025).
Rocky juga menyebutkan bahwa banyak elit yang melakukan korupsi di Indonesia sehingga tidak bisa dipercaya, sehingga lembaga internasional lebih patut untuk dipercaya. "Jadi, mereka, kawan-kawan pemuja Jokowi ini harusnya mampu untuk melihat bahwa kita di-watch setiap hari. Setiap kali Anda pegang handphone, Anda tukar tambah informasi di situ dan anda mulai membujuk orang percaya bahwa Jokowi itu bersih, semakin orang nggak percaya itu," tuturnya.
"Lalu, counter datanya di-upload kembali ke sistem pemantauan data dunia, maka algoritmanya terbaca oleh sistem internasional," katanya. Rocky lantas menambahkan bahwa pihak-pihak yang membela Jokowi seharusnya memahami hal ini, bukannya justru mempertanyakan kredibilitas lembaga internasional seperti OCCRP.
“Itu adalah lembaga riset yang basisnya opini publik. Itu adalah lembaga riset yang basisnya ada keinginan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, OCCRP merilis sejumlah nama tokoh dunia yang dianggap paling korup. Tak hanya korup, nama-nama tersebut juga dinilai melakukan kejahatan yang terorganisir. Meski pada akhirnya nama mantan penguasa Rezim Suriah Bashar Al-Assad dinobatkan sebagai orang terkorup 2024, nama Jokowi masuk daftar finalis.
Selain Jokowi, ada 4 tokoh lain yang masuk daftar finalis orang terkorup di dunia. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta Pengusaha India Gautam Adani. Dalam laman resminya, OCCRP memang mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi. Namun, lembaga tersebut menjelaskan bahwa Jokowi masuk dalam daftar tersebut karena dianggap telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menggunakan lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk memuluskan jalan putra sulungnya, Gibran, yang kini menjadi Wakil Presiden untuk menjadi peserta dalam Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa kini banyak fitnah dan framing jahat serta tuduhan yang tidak berdasar. "Ya apa, sumber daya alam apalagi," ucapnya. Jokowi mengatakan bahwa saat ini banyak sekali fitnah dan framing jahat yang dilontarkan tanpa bukti yang jelas. "Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," katanya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
