Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendapat dorongan untuk mengambil langkah tegas terkait isu penobatan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup versi Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Desakan ini muncul dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik, yang menilai pentingnya klarifikasi demi menjaga stabilitas politik dan citra internasional Indonesia.
Rocky Gerung, pengamat politik sekaligus mantan dosen filsafat Universitas Indonesia, menyebut bahwa respons cepat dari pihak hukum diperlukan untuk menjawab tekanan publik dan meredam keraguan internasional. "Kita membaca adanya tekanan internasional yang membutuhkan respons tegas dari Presiden Prabowo," ungkap Rocky dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Minggu, 5 Januari 2025.
Rocky menegaskan, langkah cepat seperti pernyataan resmi dari kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan untuk mencegah spekulasi liar. "Jika ada respons awal yang cepat, pihak-pihak terkait seperti Kapolda, Kejaksaan, atau KPK sudah seharusnya memberikan pernyataan untuk menegaskan posisi Indonesia. Tanpa itu, isu ini bisa dimanfaatkan untuk mendiskreditkan Indonesia di mata dunia," lanjut Rocky.
Isu ini, menurut Rocky, telah menarik perhatian media internasional, dengan laporan-laporan yang menyoroti tuduhan korupsi yang melibatkan Jokowi. Ia menekankan bahwa kabar ini bahkan telah menjadi bahan pembicaraan di kalangan diplomat asing yang bertugas di Jakarta, dan memiliki potensi merusak citra Indonesia di mata para investor dan mitra internasional.
Rocky juga menyoroti upaya kelompok pendukung Jokowi yang mencoba membantah temuan OCCRP. "Mereka yang berada di sekitar Jokowi tetap berusaha melindungi beliau. Namun, bagaimana mungkin melindungi citra beliau di hadapan diplomat dan investor asing? Para diplomat di Jakarta sudah membicarakan isu ini secara luas," tambahnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
