Prabowo Tegaskan Pagar Laut Harus Dicabut, Hersubeno: Tak Ada Toleransi Untuk Pejabat yang Menghindar

 

Repelita Jakarta - Instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut pagar laut di sejumlah wilayah kembali menjadi sorotan.

Hersubeno, seorang pengamat politik, menilai langkah Prabowo sebagai tindakan berani tanpa kompromi. Pernyataan Hersubeno ini diungkap dalam kanal YouTube Forum News Network baru-baru ini.

Ahmad Muzani, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menyampaikan bahwa Prabowo menginstruksikan agar pagar laut yang dianggap melanggar aturan tidak hanya disegel tetapi juga dicabut. Meskipun Muzani tidak menyebutkan lokasi secara spesifik, kasus yang mencuat melibatkan pagar-pagar di Tangerang, Bekasi, dan reklamasi Teluk Jakarta.

Kasus pagar laut ini mengungkap buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, pagar laut di Bekasi diklaim memiliki izin resmi oleh Dinas Kelautan Jawa Barat, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru menyatakan sebaliknya.

Menurut Hersubeno, kondisi ini menggambarkan lemahnya komunikasi antar instansi pemerintah. Pagar laut di Tangerang menjadi perhatian utama karena disebut-sebut terkait dengan pengembang besar seperti Agung Sedayu Group, meskipun pihak pengembang membantah terlibat.

Pagar laut di Bekasi dilaporkan memiliki panjang hingga 8 km dan dibangun menggunakan alat berat. Meski diklaim untuk mendukung aktivitas perikanan, keabsahan izinnya masih diperdebatkan.

Hersubeno menyebut langkah Prabowo ini sebagai ujian berat di awal pemerintahannya. Ia menyebut masalah pagar laut sebagai "benang kusut" yang sulit diurai karena tumpang tindih kewenangan serta potensi pengaruh oligarki dalam kasus ini.

Hersubeno berharap agar instruksi Prabowo segera dilaksanakan tanpa kompromi, baik untuk kasus di Tangerang, Bekasi, maupun Teluk Jakarta. Ia menegaskan, "Jangan ada pejabat yang melipir atau mengabaikan instruksi ini."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga