Prabowo Pangkas Infrastruktur Demi Makan Gratis, Rocky Sebut Jokowi Tak Sepenuhnya Diikuti

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan pemerintah memangkas anggaran infrastruktur demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak sepenuhnya menuruti semua permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Pada akhirnya berlaku rumus klasik bahwa batas dari ambisi politik adalah anggaran," ujar Rocky dalam diskusi yang diunggah di kanal Youtube Rocky Gerung Official.

Menurut Rocky, besarnya anggaran MBG membuat Presiden Prabowo harus membatalkan sejumlah proyek infrastruktur besar. Ia menilai hal ini menjadi bukti bahwa Prabowo tidak mengikuti seluruh keinginan Jokowi.

"Itu penanda pertama bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi akan diiyakan semua permintaannya oleh Prabowo," ujarnya.

Rocky mengungkapkan, Jokowi memiliki kegelisahan tersendiri karena ingin mewujudkan legasinya, yaitu Ibu Kota Negara (IKN). Namun, ia memprediksi proyek IKN baru akan selesai 50 tahun ke depan.

"IKN itu proyek kebanggaan Jokowi. Tapi kebanggaan itu akan dibatalkan oleh rasionalitas APBN. Pak Prabowo pasti akan menghentikan itu. Nanti uang yang tersisa hanya cukup untuk merawat tanaman yang akhirnya akan jadi hutan lagi," kata Rocky.

Menurut Rocky, proyek infrastruktur Jokowi yang masif selama dua periode justru membuat negara terbebani. Ia menyebut, "Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi akhirnya malah membangkrutkan negara."

Rocky juga menilai bahwa janji Prabowo untuk melanjutkan proyek Jokowi hanya taktik politik. "Kalimat politik itu digunakan untuk momentum tertentu. Kalau terus dilaksanakan, Prabowo hanya akan dianggap sebagai anak buah Jokowi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proyek IKN hanya menjadi ambisi pribadi Jokowi dan tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. "IKN itu akan disaksikan Jokowi selama masa hidupnya. Tapi proyek itu mungkin baru selesai setelah lima sampai delapan pemilu," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur dilakukan untuk mendukung program-program non-komersial seperti MBG, lumbung pangan, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Infrastruktur itu dikurangi anggarannya, tetapi tidak berarti dinomorduakan. Strateginya adalah melibatkan sektor swasta melalui skema seperti Public-Private Partnership (PPP) dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," kata Thomas.

Thomas menegaskan bahwa peran pemerintah akan fokus pada program jangka panjang yang bersifat non-komersial. "Quick win ini semua non-commercial items. Itu tugas pemerintah, bukan swasta," jelasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga