Repelita Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut bahwa sejak tahun 2015, setiap kali ada perhelatan partai, selalu ada kadernya yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Deddy menyampaikan hal ini dalam program Live Lanturan yang tayang di kanal YouTube Kompas TV. Ia mengonfirmasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tidak menghadiri pemeriksaan KPK karena sedang fokus mempersiapkan hari ulang tahun PDIP.
“Betul. Kan 10 Januari kita HUT, tanggal 12 ada Soekarno Run,” ujarnya.
Menurutnya, situasi ini bukan hal baru. “Dari 2015 itu kan setiap ada perhelatan partai pasti ada tersangka dari KPK. Kalau ada kongres, ada rakernas, ada apa, itu pasti saja ada tersangka dari PDIP,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah hal ini merupakan kebetulan, Deddy menegaskan bahwa hanya KPK yang bisa memberikan jawaban. “Ya hanya mereka (KPK) yang bisa jawab, saya nggak bisa jawab. Saya bicara fakta,” katanya.
Ia mencontohkan, pada tahun 2015, seorang mantan bupati dari PDIP ditangkap oleh KPK saat kongres partai berlangsung. “Misalnya tahun 2015 ada mantan bupati ditangkap ya toh, pada saat kongres, untuk sebuah tindakan yang kemudian kita lihat Google saja, terakhir dia menerima uang hampir setahun atau sembilan bulan sebelum dia ditangkap,” jelasnya.
Deddy juga menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) tersebut dilakukan pada momen kongres PDIP. “Tapi kan kemudian orkestrasi ada OTT di Kongres PDI Perjuangan,” tambahnya.
Dalam program tersebut, Deddy turut mengungkap adanya informasi menarik terkait kasus yang menjerat Hasto. Ia mengatakan, sejak pelantikan pimpinan baru KPK, sudah ada desakan untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka.
“Kalau itu ada info menarik, jadi begitu KPK dilantik yang baru, mereka sudah punya tugas untuk supaya Mas Hasto segera ditersangkakan, segera diambil,” ungkapnya.
Deddy juga menyebut bahwa ia pernah mendapat informasi dari Mabes Polri terkait desakan agar Hasto mundur dari jabatannya. “Saya ketemu orang Mabes Polri, itu disampaikan, supaya Mas Hasto itu mundur. Kalau tidak, segera diambil. Mundur dari posisi Sekjen,” paparnya.
Ketika ditanya siapa pihak yang menyuruh Hasto untuk mundur, Deddy menyebut bahwa hal tersebut akan terungkap dalam persidangan. “Nantilah, kalau di sidang kan pasti terbuka. Itu sudah masuk materi hukum,” jelasnya.
Sementara itu, KPK melakukan penggeledahan di rumah Hasto pada Selasa. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi adanya penggeledahan tersebut terkait perkara dengan tersangka HK.
“Betul, saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK,” kata Tessa.
Tessa menyebut bahwa perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah kegiatan selesai. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
