Repelita, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan alasan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok Imam Budi Hartono-Ririn Farabi yang diusung bersama Partai Golkar mencabut gugatan sengketa Pilwalkot Depok di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris DPD PKS Kota Depok Hermanto Setiawan menjelaskan keputusan untuk mencabut gugatan ini merupakan bagian dari komitmen partainya dalam menjaga integritas demokrasi.
Dia mengeklaim keputusan ini sudah melalui pertimbangan yang matang, termasuk evaluasi internal, masukan dari berbagai pihak, dan semangat untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Depok.
"PKS memiliki prinsip untuk menghormati proses demokrasi dan hasil pilkada yang telah berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Meski demikian, kami menyadari bahwa dinamika politik dan proses demokrasi selalu memberikan ruang untuk evaluasi dan pembelajaran," kata Hermanto dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).
Untuk itu, PKS kini lebih berfokus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan dan proses yang dijalani pada Pilwalkot Depok.
Hermanto juga menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat soliditas internal, memperbaiki strategi, dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat di semua tingkatan.
Terakhir, Hermanto juga menyebut bahwa PKS sedang berfokus pada pelayanan masyarakat melalui program-program yang berdampak nyata dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat yang telah mendukung perjuangan PKS selama Pilwalkot. Perjuangan kami untuk memajukan Kota Depok dan menghadirkan kesejahteraan bagi warganya tidak akan berhenti di sini,” tutur Hermanto.
“Sekali lagi, PKS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Depok yang lebih baik di masa depan,” tandas dia.
Sebelumnya, pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono-Ririn Farabi mencabut gugatan sengketa Pilwalkot Depok 2024 di MK.
Pernyataan itu disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di MK dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Saldi menyatakan perkara nomor 113/PHPU/ WAKO-XXIII-2025 PHPU Kota Depok itu dicabut saat pihaknya memeriksa permohonan dari Imam Budi Hartono-Ririn Farabi.
Namun, Saldi menegaskan pasangan calon yang diusung PKS dan Partai Golkar itu seharusnya tetap menghadiri sidang ini untuk menjelaskan alasan mencabut gugatan.
“Jadi ini diberitahukan Kota Depok ini kita tetap panggil sih dalam persidangan untuk diklarifikasi tapi ini mencabut permohonan atau menarik permohonan," kata Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
Ketika sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon lain, tim hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok Supian Suri-Chandra Rahmansyah selaku pihak terkait datang. Saldi lantas menyampaikan bahwa pasangan Imam-Ririn telah mencabut gugatan mereka ke MK dan tidak hadir dalam persidangan.
Berdasarkan rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul di Pilwalkot Depok dengan meraih 451.785 suara atau 53,24 persen. Di sisi lain, Imam-Ririn kalah dengan perolehan suara sebesar 396.863 suara atau 46,76 persen. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
