Perintah Prabowo Sudah Jelas, Aneh! Tidak Ada yang Berani Membongkar Pagar Laut

 

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi, memberikan komentarnya terkait polemik pagar laut sepanjang 30 km di kawasan PIK 2. Meski Presiden Prabowo telah mengeluarkan perintah yang jelas untuk membongkar pagar bambu tersebut, Eko merasa heran karena hingga kini belum ada implementasi di lapangan.

"Gak ada yang ngaku siapa pemilik pagar laut. Tapi gak ada yang berani bongkar," tulis Eko melalui akun Facebook pribadinya @EkoKuntadhi (16/1/2025).

Komentar senada juga disampaikan oleh Muhammad Said Didu, mantan Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Said Didu menegaskan bahwa instruksi dari Prabowo untuk mencabut pagar laut yang diduga milik Agung Sedayu di pesisir Tangerang sudah sangat jelas.

"Arahannya jelas," ujar Said Didu dalam keterangannya di X @msaid_didu (16/1/2025).

Namun, Said Didu mengkritik bahwa langkah tersebut tampaknya tidak dijalankan dengan tegas, karena ada intervensi dari Menteri yang ditunjuk oleh Jokowi.

"Tapi ditelikung oleh Menteri Jokowi yang ada dalam Kabinet Prabowo," cetusnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa langkah yang diambil pihak terkait hanya sebatas menyegel pagar laut tersebut, dengan alasan untuk memeriksa izin terlebih dahulu.

"Sehingga hanya disegel dan katanya akan periksa izin dulu," tambah Said Didu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan pagar laut yang diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, dan meminta masalah ini diusut tuntas.

"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta.

Instruksi tersebut diberikan di tengah sorotan publik mengenai keberadaan pagar laut yang dianggap membatasi akses masyarakat ke pantai di pesisir Tangerang, menimbulkan pertanyaan tentang izin dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan keterkaitan proyek pagar laut dengan pengembangan PIK 2, Muzani memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR," tegasnya.

Hingga kini, langkah untuk mencabut pagar laut yang telah disegel tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan komitmen pemerintah dalam memastikan akses yang adil ke wilayah pesisir. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga