Penyalahgunaan Dana Desa untuk Perjudian Online, PPATK Ungkap Temuan Mengejutkan

 

Repelita Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan perjudian online. Juru Bicara PPATK Natsir Kongah mengungkapkan bahwa hasil penelusuran PPATK menunjukkan banyak kepala desa yang terlibat dalam transaksi perjudian online. Nilai transaksi tersebut bervariasi, dengan jumlah antara Rp 50 juta hingga Rp 260 juta.

Salah satu temuan besar berasal dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara (Sumut), di mana dana desa senilai Rp 115 miliar yang dialokasikan dari pemerintah pusat pada periode Januari hingga Desember 2024 diduga diselewengkan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 50 miliar telah ditransfer ke kepala desa dan pihak lainnya, dan lebih dari Rp 40 miliar di antaranya diselewengkan untuk tujuan perjudian online.

"Di salah satu kabupaten tersebut, kami menemukan ada enam kepala desa yang menggunakan dana desa untuk berjudi online, dengan masing-masing mentransfer antara Rp 50 juta hingga Rp 260 juta," ungkap Natsir.

PPATK telah menyerahkan hasil temuan ini kepada pihak berwenang untuk diproses lebih lanjut. Natsir menyebutkan bahwa salah satu kepala desa yang terlibat dalam kasus ini juga menjabat sebagai ketua asosiasi APDES Kabupaten.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menjadikan pemberantasan perjudian online sebagai salah satu prioritas. Untuk itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Online, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Polri, untuk melakukan penindakan hukum. Hasil dari penindakan kepolisian hingga saat ini telah menyita uang triliunan rupiah yang diduga berasal dari kegiatan perjudian online. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga