Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan kecemasannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang menurutnya masih dibayangi oleh dosa-dosa masa lalu. Gerung menilai, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kabinet Prabowo adalah bagaimana mengatasi citra buruk yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama dalam hal praktik korupsi dan kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Gerung menekankan bahwa publik sangat mengharapkan langkah konkret dari kabinet Prabowo, terutama dalam membatasi praktik korupsi dan menyelesaikan proyek strategis nasional yang selama ini dianggap lebih banyak sebagai proyek konsumtif pemerintahan Jokowi. Gerung juga menyarankan adanya pemangkasan kabinet dan reshuffle untuk memperjelas arah kebijakan yang lebih fokus pada kepentingan rakyat.
"Publik menunggu langkah-langkah tegas yang menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mengatasi masalah besar ini. Salah satu langkah yang dibutuhkan adalah melakukan pemangkasan kabinet dan melakukan reshuffle untuk mengurangi kompleksitas dan memperjelas arah kebijakan," ungkap Gerung.
Selain itu, Gerung menyoroti ketegangan politik yang semakin meningkat, khususnya terkait hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati, yang dapat memicu ketegangan politik domestik. Menurutnya, ketegangan ini berpotensi mempengaruhi stabilitas nasional dan perekonomian Indonesia, karena investor cenderung menghindari negara dengan situasi politik yang tidak stabil.
"Jika situasi politik tidak stabil, investor tentu akan ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Ini bisa menjadi tantangan besar bagi pemerintah Prabowo yang perlu memberikan kepastian politik dan ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional," ujar Gerung.
Gerung juga mengingatkan bahwa Prabowo harus bisa menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan politik yang jelas agar kebijakan yang diterapkan bisa memberikan manfaat bagi rakyat banyak, bukan hanya segelintir pihak. Salah satu kebijakan yang sangat diharapkan adalah kebijakan yang pro-rakyat, termasuk dalam hal pemangkasan anggaran dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
"Rakyat berharap agar kebijakan ekonomi yang diambil dapat mendukung kesejahteraan mereka. Salah satunya adalah dengan memotong anggaran yang tidak produktif dan efisiensi dalam semua sektor, agar anggaran bisa lebih fokus pada program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tegas Gerung.
Gerung juga mengingatkan bahwa ketegangan politik internal dalam PDIP, yang melibatkan perselisihan antara Jokowi dan Megawati, harus segera diselesaikan untuk menjaga kestabilan politik Indonesia. "Ketegangan politik dalam partai politik besar seperti PDIP harus segera diselesaikan. Jika tidak, ini bisa berlarut-larut dan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia," lanjut Gerung.
Melihat ke depan, Gerung menilai bahwa kabinet Prabowo harus segera menunjukkan kemampuan untuk menjalankan agenda-agenda besar yang telah dijanjikan atau justru akan menjadi kelanjutan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan di era Jokowi. Gerung juga menyebutkan bahwa penting untuk melihat apakah akan ada pengaturan ulang keseimbangan politik di DPR yang dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah.
"Apakah kabinet ini bisa menjalankan agenda besar atau hanya menjadi kelanjutan kebijakan Jokowi? Itu yang harus dijawab oleh Prabowo. Kita semua menunggu dengan penuh harapan," pungkas Gerung.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintahan Prabowo kini berada di titik krusial untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola negara dengan akal sehat dan memberikan arah yang jelas bagi pembangunan Indonesia ke depan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
