Pagar Laut Tangerang Dibongkar, Nelayan dan Eks Kabareskrim Polri Soroti Klaim Swadaya

 

Repelita Jakarta - Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, sependapat dengan nelayan Kholid mengenai polemik pagar laut sepanjang 30 kilometer yang dibangun di perairan Tangerang.

Keduanya sepakat bahwa klaim yang menyebut pagar tersebut hasil swadaya nelayan tidaklah masuk akal. Kholid, seorang nelayan asal Serang Utara, dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin masyarakat nelayan mampu mengumpulkan dana untuk membangun pagar laut yang menghabiskan biaya miliaran rupiah.

Kholid menilai, pendapatan para nelayan tidak cukup untuk membeli bambu dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk pembangunan pagar laut tersebut. "Jika ada yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat, saya rasa harus diperiksa kesehatan mentalnya," ujarnya, seperti yang disampaikan dalam wawancara di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Sabtu (18/1/2025).

Hal senada juga diungkapkan oleh Susno Duadji. Eks Kabareskrim Polri ini meragukan klaim bahwa para nelayan yang ekonominya terbatas bisa membiayai pembangunan pagar laut. Menurutnya, jika benar itu dilakukan secara swadaya, nelayan tersebut akan mengorbankan pendapatan mereka untuk membeli bambu yang jumlahnya sangat banyak.

"Nelayan itu tidak punya dana untuk itu. Mungkin bisa sampai 100 miliar rupiah, dan itu berarti mereka harus melupakan pekerjaan melaut untuk membeli bambu," ujarnya.

Susno bahkan menyindir pihak yang percaya dengan klaim tersebut, menyebut mereka sebagai "botol", istilah yang digunakannya untuk menggambarkan orang yang berbicara tanpa dasar. "Pikirannya sudah sempoyongan, dianggapnya orang bodoh semua," katanya, menambahkan bahwa pembangunan pagar tersebut jelas memerlukan dana besar.

Setelah menjadi polemik yang memicu perdebatan publik, pagar laut yang terbuat dari bambu itu akhirnya dibongkar pada Sabtu (18/1/2025). Pembongkaran dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL) dengan melibatkan sekitar 600 prajurit dan warga setempat. Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal Harry Indarto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan akses nelayan dalam mencari ikan, yang terganggu oleh keberadaan pagar laut tersebut.

Pembongkaran pagar laut ini juga mengikuti instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah menyegel pagar tersebut pada 9 Januari 2024, memberi waktu 20 hari kepada pihak yang memasang pagar untuk membongkarnya. Namun, karena tidak ada tindak lanjut, pemerintah akhirnya mengerahkan TNI AL untuk membongkar pagar tersebut.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembongkaran pagar laut dan meminta agar pembangunan pagar tersebut diusut tuntas. Ia juga meminta agar tim investigasi dibentuk untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. "Kami mendukung langkah Presiden untuk mengusut dan mencabut pagar laut ini," kata Muzani.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Arif Rahman, turut mendukung langkah investigasi ini. Menurutnya, pagar laut yang sepanjang 30 kilometer tersebut tidak mungkin dibangun dalam waktu singkat, dan ia mencurigai adanya proyek jangka panjang yang tidak melibatkan masyarakat setempat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pagar laut tersebut tidak terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Ia menegaskan bahwa PSN di kawasan tersebut hanya mencakup kawasan mangrove dan tidak ada hubungannya dengan pembangunan pagar laut.

Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat memulihkan akses bagi nelayan dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir di kawasan tersebut. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan investigasi terkait siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang merugikan nelayan serta merusak ekosistem laut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga