"OCCRP Klarifikasi Soal Nominasi Jokowi sebagai Tokoh Terkorup 2024: Tak Ada Bukti Korupsi"

 

Repelita Jakarta - Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengeluarkan klarifikasi terkait rilis pers mereka mengenai Presiden Joko Widodo. Klarifikasi ini berkaitan dengan proses seleksi dan menjelaskan beberapa hal yang menurut mereka bisa menimbulkan kesalahpahaman terkait niat awal mereka dalam membuat pernyataan tersebut. OCCRP menyampaikan penjelasan ini melalui laman resmi mereka.

“Kami ingin mengklarifikasi proses seleksi kami dan menangani beberapa kesalahpahaman,” demikian penjelasan awal OCCRP dalam rilis yang diterbitkan pada Kamis, 2 Januari 2025.

OCCRP menjelaskan bahwa mereka telah menggelar nominasi untuk daftar ini selama 13 tahun. Daftar ini diputuskan oleh panel ahli dari berbagai bidang, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan pers, terutama yang terlibat dalam investigasi korupsi dan kejahatan.

Organisasi ini mengungkapkan bahwa mereka menerima 55.000 pengajuan, termasuk nominasi untuk tokoh terkenal maupun yang kurang dikenal. "Kami (OCCRP) tidak mengontrol siapa yang dinominasikan karena pengajuan datang dari masyarakat di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Kami memasukkan Jokowi sebagai finalis karena mendapatkan dukungan besar secara online," ujar OCCRP.

Organisasi ini menegaskan, "Kami tidak memiliki bukti apapun yang menunjukkan Jokowi terlibat dalam korupsi untuk kepentingan pribadi selama masa pemerintahannya. Namun, masyarakat sipil dan para pakar menyatakan bahwa pemerintahannya telah secara signifikan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."

OCCRP juga mencatat bahwa Jokowi mendapatkan kritik luas terkait pemilu dan pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi wakil presiden. "Juri kami menghargai nominasi dari masyarakat. Namun, memang dalam beberapa kasus tidak ada bukti langsung terkait korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan," ujar staf OCCRP, Drew Sullivan.

"Tetapi jelas terlihat adanya persepsi kuat di kalangan warganet terkait korupsi. Ini harus dijadikan peringatan bagi mereka yang masuk nominasi bahwa publik mengawasi dan peduli. Kami juga mengawasi," tambah Drew.

OCCRP juga mengakui bahwa penghargaan mereka kadang disalahgunakan oleh individu dengan agenda politik. Namun, mereka menegaskan bahwa tujuan utama penghargaan ini adalah untuk menyampaikan pesan, "Hentikan segala kejahatan dan korupsi!"

OCCRP berjanji untuk terus memperbaiki proses seleksi dan nominasi mereka, termasuk memastikan transparansi dan inklusivitas dalam proses tersebut.

Sebelumnya, pada 31 Desember 2024, Presiden Joko Widodo menanggapi namanya yang masuk dalam daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisir dan korupsi 2024 versi OCCRP. Ia menanggapinya dengan santai saat ditanya oleh media.

"Hehehe, terkorup? Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

Ketika ditanya tentang nominasi tersebut yang terkait dengan manipulasi pemilu atau eksploitasi sumber daya alam, Jokowi pun bertanya kembali, "Apa? Sumber daya alamnya apa? Apalagi?"

Ditanya apakah nominasi tersebut hanya tuduhan belaka, Jokowi mengakui bahwa hal tersebut memang terjadi saat ini. "Sekarang kan banyak fitnah, banyak framing jahat, banyak tuduhan tanpa bukti, itu yang terjadi sekarang," jelas Jokowi.

Disinggung apakah nominasi tersebut bermuatan politik, Jokowi menyarankan untuk menanyakan hal tersebut ke organisasi yang bersangkutan. Ia hanya mengatakan bahwa banyak cara yang bisa digunakan pihak tertentu untuk membuat tuduhan jahat.

"Ya ditanya saja, orang bisa memakai apa saja, bisa pakai NGO, partai, atau ormas untuk menuduh dan membuat framing jahat seperti itu," pungkas Jokowi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga