Repelita Jakarta - Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi, menyebut bahwa Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang berbasis di Amsterdam adalah lembaga abal-abal.
Menurut Suhadi, OCCRP, yang mengklaim memasukkan nama mantan Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, tidak memiliki kredibilitas dalam kajian hukum.
"OCCRP terkait Jokowi dalam tokoh korupsi, dari kajian hukum sebagai NGO abal-abal," kata C Suhadi, Minggu (5/1/2025).
Suhadi juga mengungkapkan bahwa kabar ini menjadi viral berkat campur tangan Majalah Tempo yang terlibat dalam menyebarkan berita tersebut.
"Cuma yang kita tahu, salah satu naiknya (viral) berita tersebut tidak kurang dari campur tangan Tempo, 1 Januari 2025 yang mengangkat berita OCCRP," ujarnya.
Meski demikian, Suhadi menilai bahwa penyajian berita tersebut hanya berbasis pada penulisan tanpa data atau hasil investigasi yang valid.
"Hal ini jelas langkah OCCRP adalah suatu langkah konyol dan tidak beradab baik secara keilmuan maupun etika jurnalistik," ujar Suhadi. Menurutnya, sumber-sumber seperti yang digunakan OCCRP tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam hukum.
Suhadi menegaskan bahwa berita tersebut tidak dapat dibenarkan dan termasuk dalam kategori hoaks. Ia juga menekankan bahwa penyebaran berita tersebut dapat melanggar UU ITE Pasal 28 Ayat 1.
"Jadi berita itu tidak benar atau hoax yang disajikan oleh OCCRP masuk dalam pelanggaran UU ITE Pasal 28 Ayat 1 termasuk orang-orang yang ikut menyebarkan berita tidak benar tersebut," tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
