Repelita Jakarta - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengungkapkan mengapa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri begitu terharu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto setelah TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 dicabut.
Said mengatakan, Megawati selalu terharu ketika berpidato mengenai dua hal, yakni cita-cita Indonesia Raya dan perjuangan politik Bung Karno, terutama ketika beliau diperlakukan bak pesakitan politik menjelang akhir kekuasaannya.
"TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang mencabut mandat Presiden Soekarno memberikan tuduhan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam Gerakan G30S 1965. Bung Karno pun diperlakukan sebagai tahanan kota, dijauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada seorang proklamator dan mantan presiden," ujar Said.
Said menambahkan bahwa pencabutan TAP MPR tersebut adalah langkah besar yang memulihkan nama baik Bung Karno, yang juga didukung oleh Presiden Prabowo. Ia menyebutkan bahwa tanpa dukungan Presiden Prabowo, pimpinan MPR, dan elemen rakyat lainnya, keputusan tersebut tidak akan mungkin tercapai.
Said juga menangkap pesan mendalam dalam pidato Megawati, yang menunjukkan bagaimana beliau ingin menghindari konflik kepentingan saat menjabat sebagai Presiden dan lebih mengutamakan tanggung jawab negara daripada kepentingan keluarga.
"Keteladanan Presiden Prabowo dan Ibu Mega dalam hal kenegarawanan patut dicontoh untuk membangun perdamaian politik," lanjut Said.
Sebelumnya, Megawati dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan MPR RI atas pencabutan TAP MPRS yang menuduh Bung Karno mendukung pemberontakan G30S PKI. Megawati mengungkapkan rasa syukurnya atas keputusan tersebut yang memulihkan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden RI pertama.
"Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI sebagai tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno," kata Megawati.
Megawati juga menyampaikan bahwa perjuangan untuk mencabut TAP MPRS No 33 tahun 1967 ini sangat lama dan memerlukan kesabaran. Namun, menurutnya, jika suatu hal salah, maka hal tersebut harus diluruskan.
"Tunggu keadilan itu lama sekali. Setengah abad lebih, baru dipulihkan. Ini adalah contoh bagaimana politik harus dilakukan dengan hati-hati," tuturnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
