KSP Diminta Periksa Komisaris Pelni Terkait Dugaan Pemalsuan Data

 

Repelita Jakarta - Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk turun tangan mengusut komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sekaligus buzzer, Kristia Budiyarto, terkait dugaan pemalsuan dokumen pendidikan dan pekerjaan yang dilakukannya saat menduduki jabatan tersebut.

"Ya kalau menurut saya itu harus dibatalkan kalau memang ada pemalsuan di situ, seharusnya ini posisinya KSP yang harus memeriksa orang-orang yang mau jabat-jabat seperti itu," kata Trubus.

Trubus mengungkapkan bahwa KSP dapat melakukan pemeriksaan latar belakang pejabat yang akan menempati posisi strategis. Hal ini juga berlaku pada Kristia yang dipercaya menduduki jabatan tersebut sebagai bentuk balas jasa setelah mendukung Presiden Jokowi.

"Jadi biar KSP nanti menelusuri dulu sebelum dilantik itu ditelusuri dulu," tambahnya.

Trubus juga menegaskan bahwa banyak penunjukan pejabat yang dilakukan berdasarkan jasa-jasa pada Pilpres lalu, seperti yang terjadi pada Kristia. "Jadi mereka pada balas jasa itu banyak tuh," ujarnya.

Ia pun menekankan bahwa seharusnya KSP memeriksa latar belakang pejabat yang diusulkan untuk menduduki posisi strategis. Namun dalam kasus Kristia, penunjukan tersebut dilakukan melalui hak prerogatif Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden RI.

"Iya harus di-evaluasi, kalau enggak sih KSP-nya turun tangan itu, harus dicek dulu," tuturnya.

Sebelumnya, muncul dugaan Kristia memalsukan riwayat pendidikan dan pekerjaan. Kristia tercatat sebagai lulusan Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, namun pihak universitas membantah hal tersebut. Selain itu, perusahaan yang disebutkan dalam riwayat pekerjaannya, PT Planet Tecno, tidak terdaftar dan tidak ditemukan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga