Repelita, Jakarta - Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di kawasan Tangerang yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian publik. Pagar laut yang dianggap mengganggu nelayan tersebut akhirnya dibongkar dengan melibatkan sekitar 600 personel TNI AL.
Namun, langkah tegas ini menuai sorotan tajam terkait koordinasi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang solid. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, menyebut bahwa koordinasi kebijakan dan komunikasi publik pemerintah semakin semrawut.
"Koordinasi Kebijakan dan Komunikasi Publiknya semakin hari semakin semrawut. Amatir betul…" tulis Bima dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya @wibisanabima, yang disertai dengan tangkapan layar berita mengenai pembongkaran pagar laut tersebut.
Pembongkaran pagar laut ini sebelumnya sempat menjadi polemik karena adanya ketidaksepahaman antara beberapa pihak di pemerintahan. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat tidak setuju dengan pembongkaran tersebut, yang memunculkan dugaan adanya ketidaksepahaman antarinstansi terkait kebijakan tersebut.
Proses pembongkaran pagar laut yang dimulai pada 18 Januari melibatkan gabungan TNI AL dan nelayan. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyatakan bahwa pembongkaran tersebut akan terus berlanjut karena merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Sudah perintah Presiden. Lanjut (pembongkaran)," ujar Jenderal Agus. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan pagar laut tersebut sangat mengganggu nelayan yang kesulitan mengakses laut untuk mencari ikan. Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik bagi nelayan di kawasan tersebut.
Sementara itu, di media sosial, sejumlah netizen juga menyoroti lemahnya koordinasi dalam kebijakan pembongkaran pagar laut ini. "Harusnya pemerintah bisa lebih koordinatif sebelum membuat keputusan besar seperti ini," tulis salah satu netizen. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok