Kontroversi Pembongkaran Pagar Laut di Banten, Rocky Gerung Soroti Peran Jokowi dalam Status PSN PIK-2

Repelita Jakarta - Kontroversi mengenai pembongkaran pagar laut di Banten terus memunculkan berbagai spekulasi.

Rocky Gerung dalam youtubenya mengungkapkan bahwa tindakan Presiden Prabowo yang memerintahkan pembongkaran pagar tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang mendalam.

Rocky Gerung berpendapat bahwa mantan Presiden Jokowi juga harus diperiksa karena memberikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada PIK-2 yang kini menimbulkan keresahan sosial.

Pembongkaran pagar laut di kawasan PIK-2 yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama nelayan dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan TNI AL.

Keputusan ini dikatakan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

Namun Rocky Gerung menyoroti bahwa seharusnya masalah ini dapat diselesaikan oleh kementerian teknis terkait bukan dengan campur tangan langsung dari Presiden.

"Hal ini menunjukkan ketidakjelasan koordinasi antar kementerian dan lemahnya inisiatif dari pejabat pemerintah," jelasnya.

Rocky Gerung menilai bahwa para menteri tampaknya menghindari keterlibatan dalam isu tersebut.

Bahkan wakil presiden yang seharusnya memiliki kapasitas untuk memantau isu-isu strategis seperti ini menurut Rocky Gerung juga gagal memberikan respons yang memadai.

Pemberian status PSN pada PIK-2 di era pemerintahan Jokowi menjadi titik fokus yang harus diperiksa lebih lanjut.

Rocky Gerung menilai "Keberadaan proyek ini sebagai PSN mengarah pada berbagai masalah termasuk ketidakjelasan status hukum tanah dan keberadaan pagar laut yang kontroversial."

Hal ini menurutnya bisa memicu ketegangan sosial bahkan sentimen SARA yang berpotensi memperburuk keadaan.

Rocky Gerung mempertanyakan mengapa Prabowo yang baru menjabat sebagai Presiden terpaksa turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah ini.

Ia mencurigai bahwa ada faktor-faktor besar di balik keputusan tersebut seperti laporan intelijen atau tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut jika dibiarkan.

Rocky Gerung juga menyinggung sejarah Banten yang memiliki latar belakang kuat dalam perlawanan sosial.

Banten dikenal sebagai daerah dengan energi politik tinggi yang pernah menjadi pusat perlawanan rakyat terhadap penjajahan.

Oleh karena itu menurut Rocky Gerung isu yang berhubungan dengan tanah dan pemagaran di kawasan tersebut bisa menambah ketegangan politik terutama jika tidak ditangani dengan hati-hati.

“Banten adalah tempat dengan sejarah panjang perlawanan termasuk pemberontakan petani dan perlawanan terhadap VOC. Ini bukan sekadar masalah hukum tetapi bisa memicu ketegangan sosial yang lebih besar,” ujar Rocky Gerung.

Lebih lanjut Rocky Gerung mendesak agar ada transparansi dalam pengelolaan proyek PIK-2 khususnya mengenai izin dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Menurutnya status PSN yang diberikan oleh Jokowi pada proyek ini harus dipertanyakan karena tidak jelas apakah regulasi dan izin yang diterbitkan benar-benar transparan.

Rocky Gerung juga mengungkapkan kecurigaan bahwa ada manipulasi dalam proses AMDAL yang mengarah pada keresahan sosial di masyarakat.

Jika memang AMDAL yang diajukan untuk proyek tersebut bermasalah Rocky Gerung menilai harus ada penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada kesalahan dalam prosedur atau bahkan kemungkinan adanya konspirasi antara pihak pengembang dan pejabat terkait.

Rocky Gerung menegaskan bahwa meskipun tindakan Prabowo untuk membongkar pagar laut di Banten bisa dilihat sebagai langkah yang cepat namun akar permasalahannya tetap harus dicari.

Semua hal ini bermula sejak Jokowi memberikan status PSN kepada PIK-2.

Rocky Gerung menyarankan agar Jokowi juga diperiksa karena keputusannya tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang lebih besar.

Pemerintah menurutnya harus lebih hati-hati dalam menangani proyek-proyek besar yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Dengan munculnya ketegangan sosial dan politis akibat proyek ini Rocky Gerung menekankan perlunya pemeriksaan lebih dalam terhadap status dan proses hukum yang melatarbelakangi pembangunan di kawasan PIK-2.

Sebuah tim independen menurut Rocky Gerung seharusnya dibentuk untuk menginvestigasi masalah ini secara transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok