Repelita Jakarta - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjawab pertanyaan isu yang mengaitkan dirinya dengan dokumen penting milik Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terkait dugaan skandal korupsi petinggi negara. Jokowi menyatakan tidak takut dengan tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Bahkan, dia siap apabila diperiksa penegak hukum terkait dugaan korupsi.
“Ya diberi keterangan (misal dipanggil aparat),” kata Jokowi di kediamannya, Jl Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024). Jokowi lebih lanjut mengomentari soal dokumen-dokumen yang disebut Hasto Kristiyanto dan PDIP akan menjadi alat perlawanan. Jokowi menuturkan, dirinya tidak mempermasalahkan apa yang menjadi keinginan Hasto dan PDIP. “Ya nggak apa-apa,” singkatnya.
Sebelumnya, Connie Rahakundini Bakrie yang kini berada di Rusia mengungkapkan dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sejumlah dokumen. Menurut Connie, dokumen-dokumen tersebut telah dicatatkan di notaris di Rusia. Connie Bakrie menjelaskan jika isi dokumen skandal negara yang dinotariskan sedikit banyak menyangkut Mulyono, nama asli Joko Widodo atau Jokowi. Namun selain Jokowi, Connie menyebut Iriana Jokowi untuk tidak tenang-tenang saja.
"Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang buk. Babak ibu belum keluar," ujar Connie.
Dalam kesempatan yang sama, Connie meminta Jokowi sadar di atas langit masih ada langit. Pasalnya dokumen yang ia bawa tentu menyangkut namanya. Bahkan tak hanya Hasto, Andi Wijayanto juga disebut memiliki kartu AS keluarga Jokowi.
"Boleh nggak dibocorkan satu saja yang paling urgent dalam dokumen itu. Ada nggak keterlibatan 'Mulyono' dalam dokumen tersebut," tanya Abraham Samad.
"Saya jawab dengan tegas dan jelas. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya," tegas Connie Bakrie.
Selanjutnya, Connie memastikan dokumen tersebut menyangkut Mulyono. "Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu," imbuhnya. Lantas Connie pun menerangkan jika Mulyono tidak melupakan masa-masa dekat dengan Andi Wijayanto.
"Masih banyak yang lainnya?" tanya Abraham lagi.
"Iya dong," sahut Connie.
Andi Wijayanto yang kini digerus isu panas soal kedekatannya dengan seorang waria pun disebutkan oleh Connie. "Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan berita apalah nggak penting, soal waria saya nggak tahu itu kehidupan pribadi," ucapnya. "Saya sudah hapal, kalo orang dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang itu ditakuti," tambahnya.
Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli membenarkan dokumen skandal petinggi negara yang disimpan Connie Bakrie. "Sekjen PDIP menitipkan beberapa dokumen kepada Ibu Connie Bakrie, waktu terakhir Ibu Connie pulang ke Indonesia," kata Guntur saat wawancara bersama Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (30/12/2024).
Bukti-bukti itu dikatakan Hasto akan dibongkar buntut penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Guntur mengatakan, video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
"Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi," ujar Guntur. Mengenai publikasi video skandal tersebut, Guntur menyebut hal itu kapan saja bisa dilakukan.
Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. "Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya," ujarnya.
Terkait hal itu, sejumlah pihak pun mendesak Hasto untuk blak-blakan membuka bukti tersebut.
Budiman Sudjatmiko:
Mantan politisi PDIP yang kini bergabung dengan Gerindra, Budiman Sudjatmiko, mempersilakan Hasto Kristiyanto untuk melapor jika memang benar memiliki bukti skandal pejabat negara. Namun, ia mempertanyakan, mengapa bukti-bukti itu justru dititipkan ke Connie Bakrie di Rusia, dibandingkan diserahkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diusut.
"Kalau itu memang benar (punya bukti), silakan (lapor). Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, laporkan." "Bukan dilaporkan ke lembaga hidrasi Rusia," kata Budiman, Senin (30/12/2024).
"Ya kalau masalah Indonesia, ya laporkan ke aparat penegak hukum di Republik Indonesia, bukan dibawa ke Rusia," sindirnya.
Mardani Ali Sera:
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, turut berkomentar soal klaim Hasto Kristiyanto mengenai bukti skandal pejabat negara. Merdani mendesak agar bukti-bukti tersebut dibuka saja jika memang benar ada.
"Dibuka aja kalau ada, kan kalau (ada) fakta hukum," katanya. Lebih lanjut, Mardani mengatakan, biarkan pengadilan yang menentukan apakah bukti-bukti milik Hasto tersebut merupakan fakta hukum atau bukan.
"Kalau bukan fakta hukum, ya mungkin nanti pengadilan yang akan menentukan. Kita negara hukum, kok," tegas dia. Mardani lantas kembali menekankan agar bukti-bukti itu segera dibuka publik. Terlebih, Guntur Romli sebelumnya menyinggung soal bukti upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Hal itu, kata Mardani, justru sangat ditunggu publik.
"Itu termasuk yang ditunggu publik, dan karena itu, kalau pandangan saya tetap, kalau itu fakta hukum monggo dibuka, dan Pak Prasetyo Hadi, Mensesneg kita sangat lugas, monggo saja," pungkasnya.
Prasetyo Hadi:
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, justru meragukan keabsahan bukti-bukti yang diklaim Hasto Kristiyanto. Meski demikian, Hadi menyarankan Hasto agar menyampaikan bukt-bukti skandal pejabat negara jika memang ada.
"Ah emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan saja," kata dia, Sabtu (28/12/2024). Indonesia, lanjut Hadi, merupakan negara yang berlandaskan hukum. Karena itu, bukti-bukti yang diklaim dimiliki Hasto, tentunya harus bisa dibuktikan secara hukum.
"Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," tukas dia.
Noel Ebenezer:
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer alias Noel, menantang Hasto Kristiyanto dan PDIP untuk menunjukkan eksistensi bukti-bukti skandal pejabat negara.
"Satu juga persen, nggak ada tuh (bukti skandal pejabat negara), satu juta persen juga kami tuntut supaya itu ada, buktikan," kata Noel, Jumat (27/12/2024). Ia juga mengingatkan PDIP agar tidak sembarangan melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Noel mencurigai, ancaman dari PDIP adalah bentuk kekhawatiran atas penetapan tersangka terhadap Hasto.
"Jangan membuat orkestrasi yang sebetulnya saya yakin beliau tidak mampu membuktikannya." "Dia tidak akan berani mengeluarkannya tapi kita juga ingin tahu, yang pasti saya katakan tidak mungkin ada, kalau dia bilang banyak ya buktiin aja," tantang Noel.
Reaksi KPK:
Terkait klaim Hasto Kristiyanto, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, meminta Sekjen PDIP itu untuk melaporkan bukti-bukti yang dimiliki ke aparat penegak hukum (APH).
Sebab, kata Tessa, KPK sebagai lembaga anti-rasuah, berharap siapapun yang memiliki informasi mengenai dugaan korupsi, bisa segera melaporkan. "KPK berharap siapapun yang memiliki informasi tentang adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi," ujar Tessa kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024).
Karena itu, Tessa menyarankan agar Hasto melapor ke KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), atau Polri. Ia pun memastikan APH akan menindaklanjuti laporan Hasto sesuai prosedur. "Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku," tukas Tessa. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
