"Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup, Abraham Samad Desak KPK Bertindak"

 

Repelita Jakarta - Organisasi Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (OCCRP) baru-baru ini menulis bahwa Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, masuk nominasi sebagai salah satu pemimpin terkorup.

Atas laporan ini, desakan muncul untuk KPK segera memeriksa Jokowi beserta keluarganya.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, memberikan pandangannya terkait hal ini. Ia mendesak KPK untuk segera menanggapi desakan tersebut.

"Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena jika KPK berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi, seperti yang selama ini beredar dugaan," ungkap Samad.

Dalam daftar yang dirilis oleh OCCRP, selain Jokowi, terdapat nama-nama lain seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Daftar finalis ini disusun setelah OCCRP mengumpulkan nominasi dari berbagai pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi tersebut. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mulai mengumpulkan nominasi melalui Google Form pada 22 November 2024.

Sementara itu, Jokowi memberikan tanggapan terkait namanya yang masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Ia meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan.

"Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa," kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Solo pada 31 Desember 2024.

Jokowi menambahkan bahwa banyak tuduhan dan framing jahat yang beredar tanpa bukti yang jelas.

"Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan," lanjutnya.

Mengenai kemungkinan adanya muatan politis dalam isu tersebut, Jokowi meminta agar pertanyaan itu langsung diajukan kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.

"Mungkin bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah saya. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat," tambah Jokowi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga