Jokowi Dinilai Harus Bertanggung Jawab Terkait Kebijakan 'Ugal-ugalan' PSN PIK 2 yang Merugikan Kedaulatan Negara

Repelita Jakarta - Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang ditetapkan di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai gegabah dan merugikan kedaulatan negara.

Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menilai bahwa dampak dari kebijakan ini harus segera dikoreksi secara hukum. Menurutnya, terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) di laut pesisir Tangerang merupakan bukti nyata keterlibatan negara dalam melawan kodrat negara kepulauan yang berdaulat.

"Pembiaran hingga munculnya sertifikat pesisir laut untuk reklamasi PSN adalah tindakan melawan hukum," ujar Azhari.

Azhari menambahkan bahwa kebijakan ini mencederai kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa sejumlah pihak, termasuk Presiden Jokowi, Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, pejabat ATR/BPN, serta politisi di partai penguasa, harus bertanggung jawab secara hukum jika terbukti ikut andil dalam terbitkan HGB di laut Tangerang.

"Nama-nama elite negeri seperti Joko Widodo, Sakti Wahyu Trenggono dan pejabat ATR/BPN, pejabat daerah di Banten, maupun politisi parasit di partai penguasa harus dihukum sebagai bentuk supremasi hukum jika memang mereka terbukti ikut andil dalam terbitkan HGB di laut Tangerang," tegasnya.

Noor Azhari juga mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang menjual tanah dan air negara demi kepentingan pribadi. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merusak ekosistem dan biodiversitas lingkungan yang sangat mahal dan tak ternilai.

Menurut Azhari, kebijakan PSN ini membuka pintu bagi neo-imperialisme yang dapat mengancam kekuatan rakyat Indonesia.

"Kebijakan yang 'ugal-ugalan' tersebut wajib diusut secara hukum demi menjaga marwah pemerintahan Presiden Prabowo," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga