Repelita Jakarta - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas membantah tuduhan yang dilayangkan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dalam laporan tahunannya, OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai salah satu tokoh yang diduga terlibat dalam korupsi.
Jokowi menyebut laporan tersebut sebagai framing jahat yang tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah yang berpotensi mencoreng nama baik dirinya dan pemerintah Indonesia di kancah internasional.
“Ini framing jahat. Saya tegaskan, tidak ada satu pun tindakan saya yang melibatkan praktik seperti yang dituduhkan. Saya minta mereka menunjukkan bukti konkret jika memang ada,” ujar Jokowi.
OCCRP mencantumkan beberapa isu yang menjadi dasar tuduhan, termasuk dugaan ekspor ilegal nikel ke China, keterlibatan keluarga dalam proyek strategis, serta lemahnya pemberantasan korupsi di lembaga negara.
Dalam laporan tersebut, dugaan ekspor nikel ilegal dari Indonesia ke China pada periode 2020-2022 disebut tidak tercatat oleh Bea Cukai Indonesia namun terdata di pihak China. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga disebut dalam laporan tersebut terkait proyek Blok Medan yang diduga melibatkan kepentingan pribadi di balik kebijakan pemerintah. OCCRP turut menyoroti lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama kasus yang melibatkan pejabat tinggi di KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.
Jokowi dengan cepat membantah tuduhan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menjaga pemerintahan yang bersih. Namun, beberapa pengamat politik mengkritik respons Jokowi yang dinilai kurang transparan. Mereka menyarankan agar Jokowi memberikan penjelasan berbasis data, termasuk publikasi laporan kekayaan dirinya dan keluarganya secara detail.
Di sisi lain, masyarakat Indonesia memberikan beragam reaksi terhadap laporan OCCRP. Sebagian mendukung Jokowi dan menganggap laporan tersebut sebagai fitnah, sementara yang lain mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dan melakukan investigasi menyeluruh.
“Jika tuduhan ini tidak benar, maka pemerintah harus membuktikannya dengan data yang kuat. Jika benar, maka harus ada tindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujar pengamat politik Ikrar Nusa Bakti.
Tuntutan untuk melaporkan OCCRP jika tuduhan tersebut dianggap fitnah juga mencuat. Publik menanti apakah laporan ini hanya sekadar isu atau menjadi awal pengungkapan kasus besar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
