Repelita Bandung - Organisasi Jurnalisme Internasional, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda, baru-baru ini merilis daftar "Corrupt Person of The Year 2024" dan secara mengejutkan menempatkan mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, sebagai salah satu dari tokoh terkorup di dunia.
Dalam pernyataan OCCRP, mereka menyebutkan bahwa setelah meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan anggota jaringan global OCCRP, finalist yang menerima suara terbanyak pada tahun ini adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
M Rizal Fadillah, seorang pemerhati politik, menyampaikan kecamannya terhadap Jokowi yang dinilai telah dikenal dunia sebagai tokoh berprestasi dalam hal korupsi. Fadillah menyatakan bahwa rilis tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi para pendukung Jokowi bahwa Jokowisme adalah faham yang memalukan. Ia juga menyebutkan bahwa Jokowi bukanlah simbol kesederhanaan, melainkan seorang pemimpin yang rakus dalam hal kekayaan.
Fadillah mengkritik Jokowi dengan menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak perlu merasa bangga dengan mantan Presiden yang kini menjadi bahan evaluasi dunia. Ia bahkan menyerukan agar Jokowi diadili dan diproses secara hukum untuk tindakan korupsinya yang menurutnya telah merugikan rakyat Indonesia dalam jumlah triliunan rupiah.
Ia juga mendesak agar PPATK segera memeriksa aliran rekening Joko Widodo, Iriana, Gibran, dan keluarga lainnya. Selain itu, Fadillah meminta agar BPK tidak berhenti pada data sebelumnya dan melanjutkan investigasi terkait kas Presiden yang bersumber dari APBN. Ia juga menyerukan Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perppu yang membatalkan keputusan Pimpinan KPK yang dianggapnya berpihak pada Jokowi.
Komentar publik pun bermunculan, seperti yang ditulis oleh seorang netizen, "@ramon_jkt: Jokowi harus bertanggung jawab atas korupsi yang merugikan rakyat."
Fadillah menanggapi klaim Jokowi yang menyebut laporan OCCRP sebagai framing jahat dengan menyarankan Jokowi untuk membuka akses transparan bagi siapapun, khususnya pegiat anti-korupsi dan penegak hukum, untuk memeriksa kekayaan dirinya dan keluarganya lebih lanjut, bukan hanya terbatas pada angka 95 milyar sebagaimana yang dilaporkan dalam LHKPN.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
