Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tidak memiliki alat bukti yang menunjukkan adanya perintangan penyidikan oleh pimpinan terdahulu atau pegawai internal komisi antikorupsi dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa saat ini tersangka perintangan penyidikan berasal dari pihak eksternal KPK.
"Yang jelas untuk proses perintangan itu sendiri sudah ada tersangkanya, walaupun itu bukan internal," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Januari 2025.
Tessa menambahkan bahwa belum ditemukan bukti keterlibatan pimpinan KPK periode 2019-2024 dalam penyidikan kasus suap ini, sehingga pihaknya belum bisa menyebutkan apakah ada tersangka lain. Bahkan, ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, baik inspektorat maupun Dewan Pengawas (Dewas) belum menemukan bukti adanya pembocoran informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun Masiku oleh internal KPK.
Kasus ini kembali mencuat setelah KPK gagal menangkap Harun Masiku, yang menjadi buronan sejak 2020. Harun, yang terlibat dalam suap untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas sebagai anggota DPR, sempat terpantau berada di Indonesia pada Januari 2020, namun keberadaannya tidak dapat dipastikan oleh tim KPK meskipun telah dikeluarkan surat perintah penangkapan.
Tim KPK sempat memantau berbagai lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Harun, termasuk rumah istri Harun di Gowa, Sulawesi Selatan, namun tak berhasil menemukan yang bersangkutan. Kejanggalan muncul saat pimpinan KPK menyebut Harun berada di luar negeri saat OTT, meskipun tim KPK memantau Harun di Jakarta. Baru kemudian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengonfirmasi bahwa Harun memang berada di Indonesia ketika operasi penangkapan berlangsung.
Dalam persidangan, nama Hasto Kristiyanto disebut-sebut terkait komunikasi mengenai suap dengan Saeful Bahri. Hasto mengonfirmasi bahwa ia pernah mengirim pesan ke Saeful terkait uang muka program penghijauan PDIP, namun membantah mengetahui asal-usul uang tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
