Repelita Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memberikan analisa yang menggambarkan kekhawatirannya terhadap masa depan perekonomian dunia pada tahun 2025. Analisa tersebut menyebutkan bahwa guncangan ekonomi di Tiongkok menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.
Menurut Said, Tiongkok akan menghadapi tekanan berat akibat perang tarif dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Ia menyebutkan kemungkinan Uni Eropa memberlakukan bea masuk sebesar 43 persen terhadap mobil listrik asal Tiongkok. Sementara itu, jika Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS, diperkirakan akan ada kebijakan bea masuk mahal yang diterapkan terhadap produk-produk asal Tiongkok.
Said menegaskan, jika perekonomian Tiongkok terpuruk, dampaknya akan langsung terasa di Indonesia. Nilai ekspor komoditas Indonesia ke Tiongkok dipastikan akan mengalami penurunan tajam. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Indonesia segera mencari pasar-pasar baru untuk mengantisipasi dampak tersebut.
Ketika perang dagang antara Tiongkok, Uni Eropa, dan AS semakin memanas, Said memperingatkan kemungkinan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi lebih tertekan. Ia juga menyoroti pentingnya diplomasi perdagangan internasional serta pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih ketat untuk menghadapi situasi ini.
Di dalam negeri, Said mengungkapkan bahwa Indonesia juga menghadapi tantangan berat. Penurunan jumlah kelas menengah, pelemahan daya beli masyarakat, serta anjloknya konsumsi rumah tangga menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional. Ia mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Said juga menyarankan agar UMKM dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.
Selain itu, Said menekankan pentingnya menjaga kinerja industri manufaktur. Ia mengingatkan bahwa kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) telah menurun dari 21,28 persen pada 2014 menjadi 18,67 persen pada 2023. Oleh karena itu, perluasan program hilirisasi, terutama di sektor selain nikel, seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.
Said juga mengkritisi masih tingginya Incremental Output Rasio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6, meskipun infrastruktur fisik sudah banyak dibangun dalam sepuluh tahun terakhir. Ia menilai, tingginya ICOR ini disebabkan oleh praktik korupsi dan ketidakefisienan birokrasi. Untuk menurunkan ICOR, Said menyarankan agar pemerintah lebih serius memberantas korupsi. Dengan ICOR yang rendah, investasi akan lebih mudah mengalir ke Indonesia, dan produk ekspor dapat lebih kompetitif di pasar global.
Menurut Said, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi tantangan-tantangan ini demi menjaga stabilitas perekonomian nasional pada tahun 2025.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
