Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Diminta Tindak Tegas Kelakuan Tak Etis Komisaris

Repelita Jakarta - Dugaan pemalsuan curriculum vitae (CV) oleh Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto, menuai kritik tajam. Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran etik yang harus segera ditindak oleh perusahaan.

"Yang dipalsukan itu kan sebetulnya dokumen pribadi ya, bukan ijazah atau akte lahir. Artinya itu dokumen pribadi yang ditulis tidak sejujurnya. Hal ini jelas masuk dalam pelanggaran etik," kata Riko saat dihubungi.

Riko mengungkapkan bahwa pemalsuan data pribadi menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak memiliki integritas yang baik. "Jika dugaan ini terbukti benar, Kristia harus segera melepaskan jabatannya sebagai komisaris untuk menunjukkan keteguhan moral dan menjaga integritas BUMN," ujarnya.

Riko menekankan pentingnya PT Pelni tidak diam dan segera mengambil langkah tegas, apakah itu membantah atau menindak yang bersangkutan. Citra perusahaan, katanya, sedang dipertaruhkan. "BUMN harus segera mengeluarkan pernyataan untuk meredakan kekhawatiran publik," tambahnya.

Di situs resmi PT Pelni, disebutkan bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu, ia juga mencantumkan pengalaman kerja sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

Namun, Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Abdullah Sanusi, membantah klaim tersebut. "Sudah kami cek, Kristia tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin," katanya.

Tak hanya itu, saat diperiksa di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Pencarian di internet pun tidak menemukan informasi terkait perusahaan tersebut.

Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni, Ditto Pappilanda, memilih untuk tidak berkomentar terkait verifikasi data latar belakang Kristia. Dia menyatakan bahwa pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan pemegang saham.

“Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk mengawasi kinerja dan kebijakan direksi, dengan mengutamakan profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” jelas Ditto.

Sementara itu, dugaan Kristia mendapatkan posisi Komisaris juga disebabkan oleh perannya yang aktif sebagai buzzer Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya tercatat dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

Kristia sudah lama dikenal sebagai buzzer Jokowi. Di akun X @kangdede78, ia sering mengampanyekan tagar dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, serta tagar #Albantani. Selama periode pemerintahan Jokowi, Kristia juga terlibat dalam mendukung pemerintah.

Meski demikian, aktivitas Kristia sebagai buzzer terus memicu perdebatan. Ditto Pappilanda membela Kristia dengan menyatakan bahwa kegiatan di media sosial merupakan urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugasnya di perusahaan. "Tentu (promosi) menjadi hal positif bagi perusahaan," kata Ditto.

Dia juga menegaskan bahwa perusahaan memisahkan kepentingan pribadi dan tanggung jawab Kristia sebagai komisaris.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga