DPR Diminta Bentuk Pansus Pagar Laut, Deddy Sitorus Sebut Ada Kejahatan Terbuka

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pagar laut sudah seharusnya dilakukan oleh DPR. Menurutnya, di balik pagar laut tersebut terdapat kejahatan yang dipertontonkan secara terbuka di depan publik.

"Jadi memang seharusnya ada pansus. Karena ini kejahatan yang telanjang di depan publik," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa kasus pagar laut ini melibatkan banyak pihak. Usulan pembentukan Pansus menjadi relevan karena berbagai pemangku kepentingan terlibat.

"Ada KKP, ada kementerian investasi, karena dulu tentu mereka ikut menetapkan untuk PSN, ada Menko juga segala macam," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai sikap Fraksi PDIP terkait usulan Pansus, Deddy mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut.

"Ya kalau nanti setelah kami pelajari. Kan kami ini baru mendengar dari publik. Kita kan juga harus mendengar langsung dari kementerian ATR/BPN," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan pembentukan Pansus harus melalui kesepakatan bersama, mengingat pansus melibatkan lintas komisi di DPR.

"Nanti kita lihat, kan itu harus ada kesepakatan, apalagi pansus itu kan artinya lintas komisi, ya tentu nanti kita lihat pimpinan DPR seperti apa sikapnya. Kami tunggu aja," lanjutnya.

Pemerintah sebelumnya resmi membongkar pagar laut di perairan pantai utara, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran ini melibatkan personel TNI Angkatan Laut (AL) dan dilakukan di kawasan Pantai Tanjung Pasir.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa sertifikat hak guna bangunan (HGB) di kawasan pagar laut tersebut cacat prosedur. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN telah membatalkan sertifikat yang terbit pada 2022-2023 karena usianya kurang dari lima tahun, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

"Karena sertifikat tersebut rata-rata terbitnya pada tahun 2022-2023 maka kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah mempunyai syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut," ujar Nusron saat meninjau pembongkaran di lokasi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga