Repelita Jakarta - Seorang pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membongkar praktik pengumpulan dana untuk kampanye Pilpres Jokowi 2019 yang diduga melibatkan unsur korupsi.
Kesaksian tersebut memperkuat klaim Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang sebelumnya menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.
Rocky Gerung menyoroti bahwa fakta-fakta yang selama ini tersembunyi akhirnya akan terungkap.
“Kasus korupsi ini tidak mungkin bersembunyi begitu saja. Ini ada kaitannya dengan mereka yang pernah diperintah oleh rezim sebelumnya,” komentarnya dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Ia melihat kasus ini sebagai bagian dari pola sistemik dalam pemerintahan Jokowi, yang diduga melibatkan banyak pihak.
Pejabat Kemenhub tersebut mengungkapkan bahwa ia diminta oleh Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan dana guna mendukung kampanye Pilpres Jokowi 2019.
Rocky Gerung menilai tindakan tersebut menunjukkan adanya struktur yang sengaja dibangun untuk mendukung kepentingan politik Jokowi.
Ia juga mengungkapkan bahwa tidak hanya Kemenhub, melainkan banyak instansi negara dan BUMN yang dipaksa menjadi alat penggalangan dana politik.
Menurut Rocky Gerung, pengungkapan ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah insiden terisolasi, melainkan praktik yang merasuki banyak lini pemerintahan.
Rocky menekankan bahwa dugaan korupsi di era Jokowi tampaknya dilakukan secara sistematis dan terorganisir.
Ia mengkritik rezim sebelumnya yang cenderung menyembunyikan praktik-praktik korupsi dan menyebut pengakuan pejabat Kemenhub ini sebagai pintu gerbang untuk mengungkap lebih banyak fakta besar lainnya.
Dengan pendekatan deduktif, Rocky menduga bahwa hampir seluruh kementerian, BUMN, dan instansi pemerintah berada dalam tekanan untuk menyumbang dana demi kepentingan politik Jokowi.
Ia menggambarkan ini sebagai bentuk pemerasan terstruktur, di mana pejabat dipaksa mengumpulkan dana dengan cara yang melanggar hukum dan etika.
Rocky Gerung semakin yakin bahwa pengakuan ini memperkuat label yang diberikan OCCRP terhadap Jokowi sebagai pemimpin korup.
Ia menyebutkan bahwa sertifikasi tersebut bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan sebuah kenyataan yang mulai terbongkar. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok