Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Elisa Sutanudjaja memberikan tanggapan terkait pernyataan kader Demokrat Jansen Sitindaon mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Tangerang.
Elisa menyoroti peran Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN yang dilantik pada Februari 2024, terutama dalam mengawasi urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN).
Elisa mempertanyakan apakah AHY telah melakukan evaluasi terhadap status pertanahan di PIK2 sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai PSN tiga bulan setelah AHY dilantik.
"Apakah Menteri saat itu sudah melakukan evaluasi terhadap pertanahan PIK 2? Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Di bawah kementerian ada tugas pengawasan," ujar Elisa dalam keterangannya di X @elisa_jkt (20/1/2025).
Dia juga mengingatkan bahwa sektor ATR sangat teknis dan penuh dengan ranjau administrasi. Elisa mencurigai alasan pergantian Menteri ATR yang terjadi menjelang akhir masa pemerintahan sebelumnya.
Lebih lanjut, Elisa menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa hanya melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Kanwil BPN yang berada di bawah koordinasi langsung kementerian seharusnya tetap bertanggung jawab atas proses administratif.
Terkait status HGB di Desa Kohod, Elisa menyoroti adanya jenis HGB yang berada di atas laut, yang menurutnya perlu pengukuran langsung dan berpotensi mengindikasikan maladministrasi dalam penerbitannya.
Sebagai solusi, Elisa menyarankan AHY untuk memastikan transparansi dengan menjaga akses publik ke situs BHUMI yang memuat data pertanahan. Selain itu, Elisa mendorong audit internal di Kementerian ATR untuk mengevaluasi kemungkinan penyelewengan atau maladministrasi terkait kasus ini.
"Ini adalah kesempatan bagi Pak AHY untuk bersinar. Jangan sia-siakan momentum ini untuk membangun kepercayaan publik," ujar Elisa. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
