Repelita, Jakarta 24 Desember 2024 - Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menegaskan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) tidak seharusnya hanya mencuci tangan dengan memecat Joko Widodo (Jokowi) dari kader partai. Menurutnya, PDIP harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan selama dua periode pemerintahan Jokowi, yakni pada 2014-2019 dan 2019-2024.
“Setelah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, PDIP jangan hanya cuci tangan dengan meminta maaf. Perlu ada langkah kongkret dan serius untuk membenahi bangsa ini akibat kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi,” kata Muslim dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Muslim meminta PDIP untuk melakukan langkah-langkah politik yang nyata untuk membuktikan permintaan maafnya kepada rakyat dengan tulus. Ia mengusulkan agar PDIP di DPR sebagai fraksi terbesar segera memproses hukum dan politik terhadap Jokowi serta keluarganya.
“Untuk apa? Untuk menebus dosa politik, hukum, demokrasi, dan kerusakan kedaulatan rakyat, terutama kerusakan moralitas politik Jokowi selama menjabat. Demikian juga anak dan mantunya,” lanjutnya.
Menurut Muslim, PDIP harus menyelamatkan berbagai sektor yang telah dirusak selama pemerintahan Jokowi. Ia menyoroti pelanggaran terhadap TAP MPR yang melarang KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), yang menurutnya dilanggar dengan adanya keterlibatan Gibran dan Bobby dalam politik praktis.
“Jokowi langgar TAP MPR tersebut, karena membiarkan Gibran dan Bobby sebagai anak dan mantunya terlibat dalam politik praktis,” ucapnya.
Muslim juga menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai calon Wakil Presiden dan Bobby sebagai calon Gubernur merupakan pelanggaran konstitusi, terutama terkait usia Gibran yang belum memenuhi syarat. “Usia Gibran langgar UU, karena belum 40 tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PDIP harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi, terutama dalam mengabaikan dukungan publik untuk penggunaan hak angket dan interpelasi di DPR. Menurut Muslim, jika PDIP merespons hal ini dengan serius, kemungkinan besar Gibran tidak akan lolos sebagai calon Wakil Presiden.
Muslim juga mengkritik pembangkangan Jokowi terhadap PDIP dan Megawati yang telah membesarkan dirinya. “Tindakan Jokowi, anak, dan menantunya itu sama saja dengan membuang ‘kotoran’ ke muka Megawati dan PDIP yang membesarkannya. Ini sulit dimaafkan,” ujarnya.
Muslim mengingatkan bahwa masalah-masalah seperti dugaan gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dugaan keterlibatan Gibran dalam perbuatan tercela harus segera diproses oleh pihak berwenang.
“Dosa-dosa politik Jokowi yang fatal terhadap bangsa dan negara selama 10 tahun kekuasaan Jokowi tidak cukup dipecat dari PDIP dan meminta maaf. PDIP harus mendukung proses hukum di Pengadilan dan Kepolisian,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok