Repelita Seoul - Reaksi pengunjuk rasa di luar Majelis Nasional Korea Selatan memuncak setelah hasil pemungutan suara pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Presiden Yoon yang memicu ketegangan politik di negara tersebut.
Pada hari yang sama, tim hukum mengajukan argumen bahwa permintaan surat perintah penangkapan oleh CIO tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kasus ini telah menimbulkan perdebatan luas mengenai batas kekuasaan dan akuntabilitas presiden di Korea Selatan.
Pemimpin sementara Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Kwon Young-se, mengeluarkan permintaan maaf kepada rakyat atas situasi darurat militer yang berlaku singkat awal bulan ini. Ia juga mengimbau agar Partai Demokrat membatalkan rencananya untuk memakzulkan menteri kabinet lainnya.
Kwon kemudian mengusulkan agar Partai Demokrat terlibat dalam pembicaraan melalui badan konsultatif tiga arah yang juga akan melibatkan pemerintah. Sementara itu, parlemen yang dikuasai oleh oposisi telah berhasil memakzulkan Presiden Yoon, penjabat Presiden Han Duck-soo, dan kini mengancam akan memakzulkan penjabat Presiden baru Choi Sang-mok kecuali ia menunjuk calon hakim Mahkamah Konstitusi yang disetujui oleh majelis. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok