Repelita Jakarta - Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden Jokowi, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan sosok pertama yang mengusulkan kenaikan PPN 12 persen. Menariknya, usulan tersebut datang bukan dari kalangan pemerintah, melainkan dari seorang pengusaha.
Bambang yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016, menceritakan dalam sebuah podcast bahwa pada 2015, ia menerima usulan dari dunia usaha mengenai peningkatan tarif PPN. Usulan ini datang dari seorang pengusaha yang tidak disebutkan namanya. Menurut Bambang, pengusaha tersebut menginginkan agar Indonesia bisa bersaing dengan Singapura dengan cara menurunkan tarif PPh Badan menjadi sekitar 17 persen untuk menarik investasi lebih besar.
"Sejujurnya memang saya pribadi pernah dapat usulan itu dari dunia usaha di 2015, Waktu saya menkeu, sudah muncul wacana itu," kata Bambang.
Bambang menanggapi usulan tersebut dengan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah bisa menjaga sisi penerimaan pajak jika tarif PPh Badan diturunkan. Pengusaha tersebut kemudian menyarankan agar pemerintah menaikkan PPN secara bertahap untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak akibat penurunan PPh Badan.
Namun, Bambang dengan tegas menolak usulan itu, karena ia menganggap bahwa menaikkan PPN akan menyebabkan ketidakadilan. PPN, yang berlaku pada barang dan jasa, berimbas pada seluruh lapisan masyarakat, sementara PPh Badan hanya dikenakan pada perusahaan dengan penghasilan tinggi.
Setelah Bambang lengser, pengusaha tersebut tetap ngotot dengan usulannya. Pada akhirnya, pengusaha tersebut berhasil mempengaruhi Presiden Jokowi untuk menerbitkan UU HPP pada tahun 2022, yang mengatur penurunan tarif PPh Badan menjadi 22 persen, sementara PPN naik bertahap hingga 12 persen. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
