Sri Mulyani di Bawah Pemerintahan Prabowo, Eep Saefulloh: Pengelolaannya Tetap Sama dengan Era Jokowi

 

Sri Mulyani di Bawah Pemerintahan Prabowo, Eep Saefulloh: Pengelolaan Tetap Sama dengan Era Jokowi

JAKARTA, 2 Desember 2024 - Eep Saefulloh Fatah memberikan pandangan kritis terhadap peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Eep menilai bahwa dengan pendekatan mazhab ekonomi yang dianut Sri Mulyani, tantangan politik anggaran Indonesia membutuhkan pengelolaan yang lebih inovatif dan tidak biasa.

Salah satu langkah penting yang dilakukan Prabowo adalah menempatkan Menteri Keuangan langsung di bawah kendali Presiden, berbeda dengan sebelumnya yang berada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian.

Eep menjelaskan, “Ada beberapa hal yang tampaknya dirancang oleh Presiden Prabowo, salah satunya adalah memindahkan posisi Menteri Keuangan dari sebelumnya di bawah Menteri Koordinator Perekonomian menjadi langsung di bawah presiden.”

Sri Mulyani dikenal dengan pendekatan teknokratis yang ketat dalam pengelolaan anggaran negara. Eep menambahkan, “Rupanya, Prabowo tahu persis bahwa salah satu kemahiran Sri Mulyani adalah mengelola secara ketat dan sangat hati-hati dengan prinsip-prinsip teknokratis yang terjaga dalam pengelolaan keuangan negara.”

Namun, Eep menyoroti risiko dari orientasi kebijakan yang terlalu berfokus pada efisiensi dan keterlibatan dalam sistem ekonomi global. Pendekatan ini, yang sering dikaitkan dengan neoliberalisme, cenderung mengorbankan kesejahteraan domestik demi mendatangkan investasi dan dana asing.

Eep juga menyoroti bahwa kebijakan semacam ini dapat menghasilkan ketidakseimbangan antara kontribusi rakyat, seperti pajak yang semakin memberatkan, dan manfaat yang mereka terima.

Ketika politik anggaran menjadi panglima, prioritas sering kali bergeser dari kepentingan rakyat menuju keberlanjutan teknokrasi dan pemerintahan.

Dengan mazhab ekonomi yang dianut Sri Mulyani, Eep mengingatkan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat jika kebijakan hanya berfokus pada mendatangkan dana melalui skema pemerintah, bisnis, dan investasi asing.

Eep menyebutkan bahwa jika Prabowo mengikuti jejak kebijakan Jokowi tanpa reorientasi yang signifikan, maka "Prabowonomics" hanya akan menjadi label baru dari kebijakan serupa.

“Jokowi sudah memperlihatkan kecenderungan kebijakan semacam itu. Jika Prabowo menjadi murid Jokowi dan dibantu oleh Menteri Keuangan yang juga menteri keuangannya Jokowi, maka boleh saja orang menduga bahwa tidak akan ada reorientasi kebijakan,” pungkas Eep Saefulloh.***

Editor: Elok R-ID

Baca Juga