Jakarta, 3 Desember 2024 - Istana Negara Bela Kebijakan Kenaikan Tunjangan Guru Prabowo, Publik Masih Kritisi
Istana Negara memberikan klarifikasi terkait kritikan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak menaikkan gaji guru baik ASN maupun non-ASN.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa kebijakan Prabowo tentang peningkatan kesejahteraan guru mencakup tunjangan dan gaji. Ia menjelaskan adanya multitafsir di masyarakat mengenai kebijakan tersebut.
Hasan menegaskan bahwa Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. "Itu jumlah yang sangat besar. Total anggaran untuk kesejahteraan guru adalah Rp81 triliun," ujarnya di Kantor Presiden.
Peningkatan tersebut, menurutnya, merupakan langkah signifikan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan guru. Di tahun 2025, sebanyak 600 ribu guru akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Guru ASN akan menerima tambahan tunjangan sebesar satu kali gaji, sementara guru non-ASN akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp2 juta.
Hasan menambahkan bahwa kebijakan ini akan mencakup 1,3 juta guru yang sebelumnya telah menerima peningkatan tunjangan kesejahteraan. "Guru-guru kita ada sekitar 2,9 juta orang, jadi saya rasa itu cukup jelas," tandasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan peningkatan kesejahteraan guru, namun publik menilai bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah pada peningkatan tunjangan sertifikasi dan bukan gaji pokok. Guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2024 akan menerima tambahan tunjangan satu kali gaji, sementara guru honorer yang mendapatkan SK Inpassing akan menerima Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2 juta atau lebih, tergantung golongan. (*)
Editor: Elok WA R-ID