Repelita Jakarta - Publik diminta tidak berspekulasi terkait wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa kasus yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak ada kaitannya dengan Megawati. "Apalagi sepanjang pengetahuan saya sebagai (Ketua) DPP PDIP, kasus HM (Harun Masiku) ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum," kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu 29 Desember 2024.
Said meminta masyarakat untuk tidak menggiring opini terkait proses hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada tim penyidik KPK. "Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," tambah Said.
Ia juga berpendapat, jika kegaduhan terkait hukum ini terus berlanjut, akan ada persepsi negatif terhadap pemerintahan. "Kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan hukum bisa diutak-atik, ada ketidakpastian hukum, tentu hal ini akan dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar," ujar Said.
Said mengingatkan bahwa situasi ekonomi ke depan tidak akan mudah. "Kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja," ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa rakyat kini tengah menunggu kebijakan terbaik dari Presiden Prabowo Subianto untuk masa depan ekonomi Indonesia. "Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik," tutup Said. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
