Protes Kenaikan PPN 12 Persen, Susi Pudjiastuti Semprot Prabowo dan Menko Airlangga Hartarto

 

Repelita, Jakarta 16 Desember 2024 - Wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang sedang direncanakan pemerintah menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana tersebut. Susi menyampaikan kritik melalui media sosial pribadinya, menyebut pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai tidak tepat.

Susi menyuarakan kekhawatirannya tentang dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini perlu mempertimbangkan daya saing masyarakat Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam, yang justru menurunkan PPN menjadi 8 persen.

Susi bahkan mencolek akun resmi Presiden Prabowo Subianto di media sosial untuk meminta pertimbangan ulang atas kebijakan ini.

"Pak Presiden @prabowo, kalau kita mau kompetitif dengan negara lain, terutama tetangga kita, kita harus menyamakan beban masyarakat kita dengan mereka. Kalau tidak, masyarakat kita tidak akan mampu bersaing," tulis Susi di media sosial.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjadi sorotan Susi. Dalam cuitannya, Susi mengkritik pernyataan Airlangga mengenai perbandingan kebijakan PPN negara lain.

"Saya pikir Pak @airlangga_hrt tidak betul dalam hal ini," tulis Susi.

Airlangga sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memfinalisasi perhitungan kenaikan PPN, yang direncanakan diumumkan pada Senin, 16 Desember 2024. Airlangga juga memastikan bahwa bahan pokok tidak akan dikenakan PPN.

Namun, langkah pemerintah ini dianggap tidak efektif dibandingkan strategi negara-negara tetangga yang menurunkan PPN untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Susi mengusulkan agar pemerintah lebih bijak dalam merancang kebijakan, dengan mempertimbangkan beban ekonomi yang lebih ringan bagi masyarakat.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN 12 persen telah melalui berbagai pertimbangan. Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, ia menyebut bahwa pemerintah sedang memfinalisasi paket kebijakan ekonomi terkait hal tersebut.

"Perhitungannya sedang dimatangkan dan akan diumumkan hari Senin pukul 10 pagi," ujarnya pada Jumat, 13 Desember 2024.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak pada bahan pokok.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga