PPN 12 Persen Ramai Ditolak Masyarakat, Hanif PKB Tantang Pemerintah Cari Cara Lain Dongkrak Pendapatan Negara

 

Repelita, Jakarta, 14 Desember 2024 - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi PKB, Hanif Dhakiri, menantang pemerintah untuk menciptakan skenario alternatif dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini disampaikan menyusul penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Hanif memahami bahwa negara memerlukan penerimaan yang lebih baik untuk membiayai pembangunan. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan negara jangan sampai membebani masyarakat, khususnya kelas menengah.

Dalam acara Insight Hub PKB Vol 2 yang bertema "Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?" yang berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024), Hanif mengusulkan metode yang lebih efektif dan ramah bagi masyarakat.

Hanif menyarankan pemerintah mempertimbangkan cara lain selain pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurutnya, digitalisasi dapat menjadi salah satu solusi potensial. Walaupun proses digitalisasi sudah berjalan, ia menilai harus ada penguatan dan pengembangan lebih lanjut.

Selain itu, Hanif mengusulkan strategi optimalisasi formalitas ekonomi informal. Ia menekankan pentingnya membimbing UMKM agar dapat masuk ke dalam sistem formal ekonomi. Dengan dukungan edukasi, fasilitas, dan insentif, diharapkan akan muncul potensi pajak yang signifikan meskipun jumlahnya kecil secara individu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memfinalisasi perhitungan terkait kenaikan PPN 12 persen dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Pengumuman mengenai hal ini dijadwalkan akan dilakukan pada Senin mendatang di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pukul 10.00 WIB.

Airlangga juga memastikan bahwa bahan pokok tidak akan dikenakan PPN 12 persen mulai awal tahun depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga