Polemik Mundurnya Gus Miftah, PWNU DIY Angkat Bicara

Jakarta, 10 Desember 2024 - Polemik terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebagai utusan Presiden menuai perhatian publik, bahkan memicu aksi massa di Yogyakarta. Terkait hal ini, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY memberikan pandangannya tentang pengunduran diri pejabat publik.

Sekretaris PWNU DIY, Muhajir, menyatakan bahwa pengunduran diri seorang pejabat publik adalah hak individu yang perlu dihargai. Menurutnya, hal ini dapat menjadi contoh bagi pejabat publik lain untuk lebih bijak dalam bersikap dan berbicara di ruang publik.

"Seorang pejabat publik memang selalu menjadi sorotan. Jika mereka memilih mundur, kita harus menghargainya karena itu hak mereka. Bagi kami, hal itu sah-sah saja," ujar Muhajir saat diwawancarai wartawan pada Selasa (10/12/2024).

Muhajir juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk menerima atau menolak pengunduran diri Miftah. Namun, ia menilai tidak etis jika Prabowo menahan keputusan tersebut.

"Jika Presiden tidak menerima pengunduran diri Miftah, saya rasa itu kurang tepat. Karena itu adalah hak yang harus dihormati," ungkapnya.

Sebelumnya, aksi massa yang dilakukan Aliansi Santri Jalanan di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Senin (9/12/2024) menunjukkan penolakan terhadap pengunduran diri Gus Miftah. Namun, ada juga suara dari warganet yang mengkritik perilaku Miftah setelah ia mengolok-olok penjual es teh.

Muhajir menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat. Namun, ia juga mempertanyakan validitas gerakan menentang pengunduran diri Miftah.

"Kita harus cermat, apakah ini gerakan yang benar-benar murni atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Itu yang menarik untuk dicermati," kata Muhajir.

Menurutnya, pengunduran diri Miftah bukan masalah besar, mengingat banyak tokoh lain di Indonesia yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mengisi posisi tersebut.

"Di Indonesia banyak orang yang punya kapasitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik yang bisa menjadi teladan. Tidak perlu khawatir soal kekosongan jabatan, karena negara sebesar Indonesia pasti punya banyak pilihan," tegasnya.

Muhajir juga menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama siap menyediakan tokoh-tokoh kompeten untuk mengisi posisi terkait moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, baik di tingkat regional maupun internasional.

Sementara itu, massa yang berkumpul di Titik Nol Yogyakarta pada Senin (9/12) menyatakan dukungan penuh untuk Gus Miftah tetap menjabat di pemerintahan.

"Kami mendukung abah (Gus Miftah) untuk tetap di pemerintahan. Takbir, Allahu Akbar," seru salah satu orator dalam aksi tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga