Pengamat Ungkap Penyebab PDIP Diam 10 Tahun Rezim Jokowi: 'Mereka Tahu Tapi Tak Berdaya'

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik, Ubedilah Badrun, mengungkapkan penyebab PDIP tidak berdaya atau diam selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi.

Badrun menyebutkan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya mengetahui kebobrokan pemerintahan Jokowi pada masa itu, namun tidak mampu membongkarnya karena Jokowi merupakan bagian dari PDIP.

“Mereka tidak berdaya. Karena kekuasaan eksekutif begitu hegemoni pada waktu itu. Bahkan aspirasi PDIP tidak banyak didengar Jokowi waktu itu, termasuk dalam penyusunan kabinet,” ujarnya pada Selasa (31/12).

Badrun juga menganalisis adanya dugaan fatsun politik yang membuat PDIP tetap diam. “Mungkin karena ada fatsun politik, Jokowi didukung oleh PDIP. Fatsun politik itu yang membuat mereka tidak mau membongkar,” katanya.

Menurut Badrun, PDIP baru sekarang bersiap menyerang orang yang dianggap mengkhianatinya, setelah terjadinya pelanggaran fatsun politik antara PDIP dan pemerintahan Jokowi.

“Karena kemudian mereka berbeda, pada akhirnya Jokowi mengkhianati PDIP. Artinya Jokowi sudah melanggar fatsun politik itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, argumen inilah yang membuat Hasto Kristiyanto membongkar satu per satu video yang menggambarkan praktik KKN di era pemerintahan Jokowi.

Sementara itu, Rocky Gerung mengkritisi pemerintahan Jokowi yang dianggap publik sebagai figur yang "rakus kekuasaan" selama sepuluh tahun masa pemerintahannya.

“Publik masih mengingat apa yang terjadi di periode Jokowi selama 10 tahun. PDIP yang pertama kali menunjukkan bahwa beliau memang rakus kekuasaan. Kripto otoritarianisme, protofeodalisme sehingga itu melabeli Pemerintahan Jokowi,” kata Rocky dilihat dari YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa (31/12).

Rocky juga menyoroti situasi politik PDIP yang sedang hiruk-pikuk di akhir tahun 2024. “Ada upaya menggoyang kursi Megawati Soekarnoputri dari Ketum PDIP, terbukti dari spanduk yang bertebaran,” jelasnya.

Menurut Rocky, PDIP bisa saja membalas dengan spanduk yang menyebut Gibran itu ilegal, namun hal itu belum dilakukan hingga saat ini.

“Spanduk itu dengan jelas ingin membatalkan Munas atau Kongres PDIP tahun 2025 nanti,” tegas Rocky.

Komentar netizen juga ramai membahas hal ini. Salah satu netizen, @indonow, menulis, “Jokowi memang tampak sangat rakus kekuasaan. PDIP seharusnya lebih tegas dalam hal ini.”

Sementara itu, @politikindonesia berkomentar, “PDIP seharusnya sudah sejak awal bertindak tegas, bukan baru sekarang membongkar semuanya.”(*)

Editor: 91224 R-ID Elok 

Baca Juga