Pemindahan ASN ke IKN Mulai Awal 2025, Kementerian PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Dasar

 

Jakarta, 10 Desember 2024 - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini merupakan bagian dari persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.

Pemindahan ibu kota ini didasarkan pada arahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya sebagai respons terhadap ancaman peningkatan air muka laut yang dapat berdampak signifikan pada wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kami lakukan dari sekarang, ujar Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Diana memaparkan bahwa hingga saat ini progres pembangunan infrastruktur di IKN mencapai 61,7 persen dari total 109 paket dengan nilai Rp89 triliun. Progres batch pertama (terkontrak 2020-Maret 2023) terdiri dari 40 paket senilai Rp25,1 triliun dengan progres 95,8 persen. Progres batch kedua (terkontrak April 2023-November 2023) mencakup 31 paket senilai Rp27,6 triliun dengan progres 75,1 persen. Sementara batch ketiga (terkontrak Desember 2023-2024) mencakup 38 paket senilai Rp36,2 triliun dengan progres 27,9 persen.

Beberapa infrastruktur penting seperti Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan akan segera diresmikan.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Kementerian PU juga mengutamakan pemeliharaan infrastruktur seperti pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan ASN serta warga lainnya yang akan pindah ke IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelesaian proyek ini. Menurutnya, IKN harus dipandang sebagai program nasional yang membutuhkan kerja sama semua pihak.

Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kita semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kita selesaikan bersama, tegas Basuki.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga