PDIP Semakin Genting "Alifurrahman Soroti Tantangan PDI Perjuangan Usai Penetapan Hasto Sebagai Tersangka, Usul Percepatan Kongres 2025 dan Penunjukan Puan Maharani"

 

Repelita Jakarta - Alifurrahman menilai bahwa PDI Perjuangan sedang menghadapi tantangan serius setelah penetapan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Alifurrahman, kondisi ini memicu usulan untuk menyelamatkan stabilitas partai, termasuk percepatan Kongres 2025 dan penetapan Puan Maharani sebagai Ketua Umum.

Ia juga menyoroti lambannya langkah PDI Perjuangan dalam menanggapi isu pergantian Sekretaris Jenderal. Bagi Alifurrahman, posisi Sekjen sangat vital dalam struktur partai karena secara langsung berada di bawah Ketua Umum. Sekjen sering mewakili Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kesempatan.

Alifurrahman menilai bahwa mempertahankan Hasto dalam situasi seperti ini adalah langkah berisiko yang bisa mengganggu persiapan menjelang Kongres 2025. "Jadi semakin lama ini dibiarkan, atau berhari-hari setelah Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka, maka risikonya semakin naik," katanya.

Lebih lanjut, Alifurrahman menyarankan agar terjadi percepatan Kongres PDI Perjuangan 2025 dan penunjukan Puan Maharani sebagai Ketua Umum. "Kongres yang rencananya akan diselenggarakan bulan April 2025 nanti, atau 4 bulan lagi. Mungkin bisa dipercepat supaya pihak lawan tidak punya waktu untuk mempersiapkan atau melancarkan agenda-agendanya," ungkapnya.

Ia menilai Puan sebagai tokoh yang paling pantas menggantikan Megawati, mengingat rekam jejaknya sebagai politisi perempuan paling berpengaruh di Indonesia saat ini. "Dan posisi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan yang paling pas, menurut saya, adalah Ibu Puan Maharani," lanjutnya.

Alifurrahman juga menyebut bahwa Puan tidak diinginkan oleh Jokowi untuk menjadi tokoh sentral dalam partai, namun hal itu bisa menjadi pertimbangan yang baik. "Karena Mbak Puan sangat tidak dikehendaki oleh Pak Jokowi. Saya menjadi bagian dari orang yang pada tahun 2022 lalu diberikan arahan oleh Presiden di dalam istana untuk menjegal atau menghentikan langkah Mbak Puan Maharani agar tidak maju di Pilpres 2024," bebernya.

Alifurrahman mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya campur tangan dari pihak luar, termasuk loyalis Jokowi, yang mencoba mengintervensi struktur internal PDI Perjuangan. Ia bahkan menyebut adanya potensi intervensi melalui sosok tertentu yang dianggap sebagai representasi kepentingan Jokowi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga