Repelita, Jakarta 12 Desember 2024 - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengusulkan agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan ini muncul karena Megawati menilai jenderal polisi sering kali tidak bertanggung jawab ketika anak buah mereka terjerat kasus hukum.
Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
“Tetapi yang anehnya nggak ada loh jenderal yang ditangkap, selalu yang kena itu anak buahnya. Kesel saya, kesel saya. Masak gitu,” ujar Megawati dengan nada tinggi.
Menurut Megawati, jenderal polisi juga seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri. Ia bahkan meminta Fraksi PDIP di DPR untuk mengusulkan pengembalian Polri di bawah Kemendagri.
“Ya terang dong, dia yang jalankan perintah, kalau nggak jalankan perintah diturunkan pangkat. Makanya aku bilang ke Polri, ‘Aku ini yang bikin kamu Polri.’ Coba lihat reaksi mereka, gelisah kan?” kata Megawati.
Megawati meminta para peserta untuk mencari data tentang jumlah jenderal polisi yang tidak dihukum meskipun anak buah mereka terjerat masalah hukum.
“Coba cari data, dalam kasus seperti ini, pasti yang dihukum adalah anak buahnya, sedangkan para jenderal tidak pernah dipecat. Loh, saya pernah jadi Presiden, jadi saya tahu bagaimana sistem ini berjalan,” tegas Megawati.
Megawati juga menyebutkan bahwa Polri sering terlibat dalam kasus pemilu yang diduga melibatkan rekayasa hukum, seperti kasus Ferdy Sambo.
“Saya sudah curiga dengan kasus Sambo. Saya tahu forensik, makanya saya tahu ada pemalsuan. Saya bertanya kepada orang Polri apakah ada pelecehan, seharusnya forensiknya ada. Tapi nggak ada,” ungkap Megawati.
Ia juga menyebut bahwa tanpa sistem hukum yang adil, Indonesia akan terus berada dalam ketidakpastian.
“Tanpa sistem hukum yang berkeadilan, kita akan terus berada dalam kegelapan. Ini yang saya khawatirkan,” ujarnya.
Megawati menegaskan pentingnya penegakan sistem hukum yang transparan dan adil agar negara dapat berkembang sesuai prinsip keadilan dan kebenaran. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
