LIMA Kritik Usulan Prabowo Kembalikan Kewenangan DPRD, Sebut Masalah Pilkada Bukan Biaya Mahal Tapi Mahar Politik

  

Repelita, Jakarta 16 Desember 2024 – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menegaskan keberatannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Ray berpendapat bahwa masalah utama dalam pelaksanaan Pilkada bukan terletak pada biaya tinggi, tetapi pada ketidakjujuran dalam laporan dana kampanye yang sering kali muncul.

Menurut Ray, meskipun terdapat persepsi tentang tingginya biaya Pilkada, data yang ada tidak menunjukkan angka yang signifikan melebihi anggaran yang dilaporkan pasangan calon. Ray menyatakan bahwa masalah sebenarnya ada dalam transparansi penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai laporan kepada penyelenggara pemilu.

“Masalahnya bukan soal biaya mahal, tetapi pada laporan yang tidak jujur mengenai penggunaan dana kampanye. Tidak ada bukti konkret bahwa biaya Pilkada terlalu besar. Justru yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara laporan dana kampanye dengan realitas di lapangan,” ujar Ray dalam keterangan tertulis.

Ray juga menyebutkan bahwa biaya besar dalam Pilkada sering kali muncul akibat praktik mahar politik yang harus dibayar pasangan calon untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Setelah mengeluarkan biaya untuk tiket maju, calon sering terjebak dalam perilaku tidak etis, seperti membeli suara atau berkolusi dengan oknum penyelenggara pemilu.

“Masalahnya bukan pada sistem Pilkada, tapi pada perilaku buruk yang terjadi dalam prosesnya. Pasangan calon berfokus pada kemenangan dengan cara-cara tidak etis, termasuk membeli suara atau memberi suap kepada penyelenggara. Inilah yang merusak integritas Pilkada,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan kewenangan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, dengan alasan biaya Pilkada yang semakin mahal. Dalam pidatonya pada acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Prabowo membandingkan sistem Pilkada di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang dinilai lebih efisien.

Prabowo menilai bahwa sistem Pilkada saat ini memakan dana yang sangat besar, yang seharusnya dapat digunakan untuk kebijakan publik yang lebih penting. “Negara tetangga kita lebih efisien, mereka tidak menghabiskan banyak uang untuk Pilkada. Kenapa kita harus terus-menerus mengeluarkan triliunan rupiah hanya untuk memilih kepala daerah?” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga