Ketua KPK Singgung Prabowo yang Tak Hadiri Undangan KPK, Begini Katanya

 

Jakarta, 09 Desember 2024 - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang berlangsung di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Nawawi menyampaikan, KPK memahami kesibukan Prabowo sebagai presiden sehingga tidak dapat hadir secara langsung di kantor komisi antikorupsi. Untuk itu, Prabowo mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan untuk mewakili dirinya dalam acara tersebut.

"Terima kasih atas kehadiran Bapak Menko Polkam yang mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami memahami kesibukan Bapak Presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia hari ini," ujar Nawawi usai pembukaan acara Hakordia 2024.

Meskipun tidak hadir, Nawawi yakin komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi tetap solid dan menjadi acuan bagi KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Namun demikian, kami percaya komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi dengan Asta Citanya tetap menjadi acuan KPK untuk melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di masa depan," tambah Nawawi.

Menko Polkam Budi Gunawan, yang hadir mewakili Prabowo, menyatakan bahwa Presiden Prabowo sering memberikan arahan kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu dalam menindak segala bentuk tindak pidana korupsi.

Selain itu, Budi Gunawan menyebutkan fokus Prabowo juga tertuju pada pemberantasan narkoba dan judi online. Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan serius terhadap masalah penyelundupan, narkoba, serta praktik judi online yang merusak.

"Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam pemberantasan korupsi, judi online, serta penyelundupan narkoba," ujar Budi Gunawan.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga upaya pemberantasan praktik korupsi, menjaga stabilitas hukum, dan memprioritaskan aspek keamanan nasional demi kesejahteraan masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga